PEMERINTAHAN Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Kongres bahwa mereka sedang melakukan penjualan senjata, termasuk pesawat F-35 canggih, drone bersenjata, dan peralatan lain, sebesar lebih dari US$23 miliar ke Uni Emirat Arab.
"Pemerintah akan bergerak maju dengan penjualan yang diusulkan ke UEA, bahkan saat kami terus meninjau detail dan berkonsultasi dengan pejabat Emira terkait dengan penggunaan senjata," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri.
Sebelumnya, Pemerintah AS menghentikan sementara kesepakatan yang disetujui oleh mantan Presiden Donald Trump untuk meninjaunya. Penjualan ke negara Teluk itu diselesaikan tepat sebelum Trump meninggalkan jabatannya.
Pemerintahan Trump mengatakan kepada Kongres pada November bahwa mereka telah menyetujui penjualan ke UEA sebagai kesepakatan sampingan dari Abraham Accords, perjanjian yang ditengahi oleh Amerika Serikat pada September untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dalam bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump, Israel mencapai kesepakatan dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Paket US$23,37 miliar berisi produk-produk dari General Atomics, Lockheed Martin, dan Raytheon Technologies, termasuk 50 pesawat F-35 Lighting II, hingga 18 sistem udara tak berawak MQ-9B, dan paket amunisi udara ke udara dan udara ke darat.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Selasa (13/4) perkiraan jadwal pengiriman penjualan UEA, jika diterapkan, setelah 2025 atau lebih.
"Pemerintah mengantisipasi dialog yang kuat dan berkelanjutan dengan UEA untuk memastikan kemitraan keamanan yang lebih kuat," kata juru bicara itu dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
"Kami juga akan terus memperkuat dengan UEA dan semua penerima artikel dan layanan pertahanan AS bahwa peralatan pertahanan asal AS harus diamankan secara memadai dan digunakan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan sepenuhnya sesuai dengan hukum konflik bersenjata," tambahnya.
Pemerintahan Biden juga meninjau kebijakannya untuk penjualan militer ke Arab Saudi, termasuk beberapa kesepakatan senjata era Trump, sehubungan dengan keterlibatan Saudi di Yaman dan masalah hak asasi manusia lain.
Hasil review tersebut belum dirilis. Pada Februari, pejabat AS mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membatalkan kesepakatan masa lalu yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan membatasi penjualan di masa depan untuk senjata defensif. (Aljazeera/OL-14)
