Prancis Diminta Tanggung Jawab atas Serangan Udara di Mali

PRANCIS menghadapi seruan yang meningkat untuk bertanggung jawab atas serangan udara yang menewaskan 19 warga sipil dalam sebuah pernikahan di sebuah desa di Mali pada Januari 2021 setelah publikasi laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang serangan itu.

Penyelidikan yang memberatkan yang dirilis oleh PBB bulan lalu, mengungkapkan bahwa serangan udara menghantam desa Bounti pada 3 Januari, menewaskan 19 tamu di pesta pernikahan dan tiga militan.

Kelompok-kelompok yang mewakili keluarga para korban, yang selamat dari serangan udara, dan kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menyerukan agar personel militer yang terlibat dalam serangan itu menghadapi dakwaan.

Kelompok HAM juga mengutuk serangan tersebut, salah satu dari serangkaian insiden dalam beberapa tahun terakhir di mana warga sipil tak berdosa dilaporkan tewas dalam operasi anti-jihadis.

Pemberontakan kelompok bersenjata telah menimbulkan kehancuran di seluruh Mali sejak 2012, meluas ke wilayah Sahel Afrika Barat, mendorong dukungan militer Prancis yang signifikan di bekas koloninya.

Segera setelah serangan di Bounti, 370 mil dari ibu kota, Bamako, kelompok-kelompok lokal mulai menimbulkan kekhawatiran bahwa warga sipil, bukan kelompok militan Islam telah terbunuh, menurut presiden kelompok Tabital Pulaaku, Hamadoune Dicko. Salah satu temannya tewas dalam serangan udara itu.

“Kami mengenal mayoritas secara pribadi. Ini wilayah kami dan mudah untuk mengetahui siapa yang ada di sana dan apakah mereka warga sipil atau jihadis," kata Dicko, menambahkan bahwa laporan PBB telah membuktikan bahwa pihaknya benar.

“Penting untuk dilakukan penyelidikan independen, mungkin oleh sistem peradilan. Apakah itu Mali, Prancis atau internasional, sehingga tanggung jawab dapat ditetapkan, bahwa keluarga para korban dapat diberi kompensasi dan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pemogokan ini dibawa ke pengadilan,” imbuhnya.

Seorang tamu di pesta pernikahan itu yang tak bersedia menyebut nama, selamat dari serangan itu dengan luka ringan. “Wilayah di Mali tengah berada di bawah kendali para jihadis,” katanya.

“Mereka tidak menerima pernikahan dan pembaptisan. Kalau sudah tahu pasti akan dilarang.” “Tidak ada jihadis, kami hanya merayakan di antara kami sendiri,” imbuhnya.

Laporan PBB, berdasarkan lebih dari 400 wawancara dan laporan saksi, menuduh Prancis melakukan banyak kegagalan, termasuk kewajiban untuk melakukan segala sesuatu guna memverifikasi bahwa target memang merupakan tujuan militer.

Sejak laporan itu diterbitkan, Prancis telah berulang kali menyangkal dan menyebut laporan tersebut tidak kredibel, mengklaim 30 orang tewas dalam serangan udara Mali dan bahwa sasarannya semuanya adalah jihadis.

“Laporan PBB mungkin mengandalkan kesaksian dari simpatisan teroris,” katanya namun tidak menawarkan bukti nyata.

Menteri Mertahanan Prancis, Florence Parly, mengatakan pekan lalu operasinya mengikuti proses penargetan yang ketat dan bahwa di tengah kritik, mereka tidak dapat membiarkan kehormatan tentaranya dinodai.

“Tidak ada perempuan atau anak-anak di antara korban, dan serangan ini dimaksudkan untuk menetralkan elemen teroris,” katanya.

“Serangan itu menargetkan koalisi kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan al-Qaeda,” tambahnya.

Pada hari Kamis, Parly membahas kritik yang meningkat menyusul laporan PBB, oleh kelompok hak asasi Mali dan Prancis, termasuk Amnesty International dan Oxfam Prancis.

"Tindakan Prancis di Sahel adalah subjek dari perang informasi terus-menerus yang bertujuan untuk melemahkan kredibilitas dan legitimasi kami, meskipun kami hadir atas seruan dari otoritas nasional Sahel," ujarnya setelah pengarahan lebih lanjut tentang detail serangan udara oleh kepala staf tentara.

Pemerintah telah menolak seruan untuk menyelidiki pembunuhan tersebut, atau untuk merilis rekaman drone yang menyebabkan desa tersebut diidentifikasi sebagai target, menambah kekecewaan kelompok-kelompok di Mali.

Dalam upaya untuk membuat Prancis bertanggung jawab, keluarga para korban sedang mempertimbangkan tindakan hukum di pengadilan Prancis.

Yang memicu kebencian adalah kurangnya kritik dari pemerintah transisi yang dipimpin militer, yang berkuasa setelah kudeta tahun lalu.

Sejak pernyataan yang mengkritik serangan itu segera setelahnya, para pejabat sebagian besar mendukung Prancis, yang menjadi andalannya untuk mendukung pasukannya sendiri. Otoritas Mali mengatakan para jihadis menjadi sasaran serangan itu.

Kedua negara telah gagal melakukan penyelidikan terkoordinasi, menurut Clémence Bectarte, dari Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia, yurisdiksi Perancis dan Mali seharusnya membuka penyelidikan itu logis.

Berita tentang dugaan kekejaman oleh militernya telah meningkatkan tekanan terhadap Prancis, dan operasi yang berkepanjangan di Sahel.

Pada 26 Maret, enam orang tewas di timur laut Mali dalam serangan pesawat tak berawak Prancis yang menurut militer menargetkan jihadis. Namun penduduk setempat mengatakan mereka yang tewas, termasuk empat anak di bawah 16 tahun, adalah pemburu muda.

Kekuatan Prancis pada 5.100 tentara di Sahel telah berjuang untuk menahan kelompok ekstremis yang sangat berpindah dan terkoordinasi di wilayah gurun. Para ahli mengatakan dugaan kekejaman itu mungkin telah memperdalam kebencian anti-Prancis di negara itu. (Aiw/The Guardian/OL-09)