Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
AMERIKA Serikat (AS) mengecam keras langkah Tiongkok yang semakin mengurangi partisipasi dan perwakilan politik Hong Kong. Negeri Paman Sam juga sangat prihatin atas penundaan kedua dalam pemilihan Dewan Legislatif di wilayah semi-otonom.
"Kami sangat prihatin dengan perubahan sistem pemilihan di Hong Kong. Ini bertentangan dengan keinginan rakyat Hong Kong. Tiongkok membatasi warga Hong Kong untuk bersuara dalam pemerintahan mereka sendiri," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam surat elektronik.
Baca juga: Nike Buat Pernyataan Soal Uighur, Selebritas Tiongkok Murka
Perombakan besar-besaran dalam sistem pemilu Hong Kong secara drastis akan mengekang representasi demokrasi. Sebab, otoritas berwenang berupaya memastikan "patriot" menguasai pusat keuangan global tersebut.
Langkah itu merupakan bagian dari upaya Tiongkok yang gencar mengkonsolidasikan cengkeramannya. Tiongkok semakin otoriter di Hong Kong menyusul pemberlakuan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional.
Inggris menyatakan perubahan itu melanggar Deklarasi Bersama 1984, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri (PM) Tiongkok Zhao Ziyang dan PM Inggris Margaret Thatcher. Dalam hal ini, otonomi Hong Kong dijamin berdasarkan perjanjian "satu negara, dua sistem".
Baca juga: Tiongkok Setujui Perombakan Sistem Pemilu Hong Kong
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menyebut perubahan itu akan diserahkan ke Dewan Legislatif pada pertengahan April. Dia memperkirakan perubahan itu akan disahkan pada akhir Mei.
Pemilihan Dewan Legislatif, yang sudah ditunda sekali hingga September, akan diadakan pada Desember mendatang. AS diketahui telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok atas tindakan keras terhadap demokrasi di Hong Kong. Serta, menerapkan sanksi ekonomi khusus terhadap Tiongkok.(CNA/OL-11)
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Pemerintah Tiongkok mengumumkan 30 orang tewas setelah hujan deras yang melanda Beijing beberapa hari terakhir.
Pemerintah akan memberikan keluarga sebesar RMB3.600 (sekitar Rp8,2 juta) per tahun untuk setiap anak di bawah usia tiga tahun,
Wamendag Dyah Roro mengapresiasi capaian ini, ekspor kopi tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, tapi juga menjadi salah satu sumber devisa negara
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved