Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
AMERIKA Serikat (AS) mengecam keras langkah Tiongkok yang semakin mengurangi partisipasi dan perwakilan politik Hong Kong. Negeri Paman Sam juga sangat prihatin atas penundaan kedua dalam pemilihan Dewan Legislatif di wilayah semi-otonom.
"Kami sangat prihatin dengan perubahan sistem pemilihan di Hong Kong. Ini bertentangan dengan keinginan rakyat Hong Kong. Tiongkok membatasi warga Hong Kong untuk bersuara dalam pemerintahan mereka sendiri," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam surat elektronik.
Baca juga: Nike Buat Pernyataan Soal Uighur, Selebritas Tiongkok Murka
Perombakan besar-besaran dalam sistem pemilu Hong Kong secara drastis akan mengekang representasi demokrasi. Sebab, otoritas berwenang berupaya memastikan "patriot" menguasai pusat keuangan global tersebut.
Langkah itu merupakan bagian dari upaya Tiongkok yang gencar mengkonsolidasikan cengkeramannya. Tiongkok semakin otoriter di Hong Kong menyusul pemberlakuan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional.
Inggris menyatakan perubahan itu melanggar Deklarasi Bersama 1984, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri (PM) Tiongkok Zhao Ziyang dan PM Inggris Margaret Thatcher. Dalam hal ini, otonomi Hong Kong dijamin berdasarkan perjanjian "satu negara, dua sistem".
Baca juga: Tiongkok Setujui Perombakan Sistem Pemilu Hong Kong
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menyebut perubahan itu akan diserahkan ke Dewan Legislatif pada pertengahan April. Dia memperkirakan perubahan itu akan disahkan pada akhir Mei.
Pemilihan Dewan Legislatif, yang sudah ditunda sekali hingga September, akan diadakan pada Desember mendatang. AS diketahui telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok atas tindakan keras terhadap demokrasi di Hong Kong. Serta, menerapkan sanksi ekonomi khusus terhadap Tiongkok.(CNA/OL-11)
Beijing mendukung masyarakat internasional dalam memperkuat keterlibatan dan dialog dengan pemerintah sementara Afghanistan.
Bedah buku Mengarungi Jejak Merajut Asa 75 Tahun Indonesia-Tiongkok membahas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
PARA ilmuwan di Tiongkok telah menemukan sejumlah virus baru yang belum pernah terlihat sebelumnya pada kelelawar yang hidup di dekat manusia.
Tiongkok mengimbau komunitas global untuk memperkuat upaya menurunkan ketegangan dan mencegah krisis regional berdampak lebih luas.
PARA pemimpin Iran menyadari bahwa mereka sendiri yang harus melawan AS dan Israel. Republik Islam itu tidak punya jaringan proksi dan sekutu di Timur Tengah dan sekitarnya.
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved