AS dan Uni Eropa Jatuhkan Sanksi untuk Militer Myanmar

AMERIKA Serikat (AS) dan Uni Eropa, Senin (22/3), menjatuhkan sanksi bagi pejabat polisi dan komandan militer yang terkait dengan kudeta di Myanmar pada bulan lalu.

Junta militer Myanmar semakin meningkatkan penggunaan aksi mematikan untuk menghancurkan aksi demonstrasi yang digelar aktivis untuk menentang penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.

Dalam upaya meningkatkan tekanan internasional terhadap rezim junta militer Myanmar, Uni Eropa, Senin (22/3), membekukan aset pemimpin junta Min Aung Hlain serta memasukkan visanya dalam daftar hitam.

Baca juga: AS Tuding Serangan Rezim Assad dan Rusia Tewaskan Warga Sipil

"Min Aung Hlaing bertanggung jawab melecehkan demokrasi dan aturan hukum di Myanmar," ungkap Uni Eropa dalam sebuah pernyataan resmi.

Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi terhadap sembilan pejabat militer Myanmar serta kepala komisi pemilu Myanmar. Sanksi itu berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Dari Washington, Departeman Keuangan AS menjatuhkan sanksi bagi kepala polisi dan komandan operasi khusus militer Myanmar karena dianggap bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.

"Ketika demonstrasi antikudeta dimulai, pasukan penjaga keamanan tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi para demonstran. Namun, sejak Than Hlaing diangkat sebagai kepala polisi dan wakil menteri dalam negeri, pada 2 Februari, polisi Burma mulai menggunakan aksi kekerasan terhadap demonstran prodemokrasi," ujar Departemen Keuangan AS menggunakan nama lama Myanmar.

"Adapun komandan militer Aung Soe bertanggung jawab mengirimkan pasukan untuk menghadapi para demonstran menggunakan senjata tempur dan menggunakan aksi mematikan dalam membubarkan aksi demonstrasi," imbuh departemen itu.

Lebih dari 2.600 orang telah ditangkap danm 250 tewas sejak aksi kudeta digelar di Myanmar. (AFP/OL-1)