Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
JUNTA militer Myanmar pada Minggu (14/3) malam, memberlakukan darurat militer di dua kota setelah 18 pengunjuk rasa tewas dalam satu hari paling mematikan sejak kudeta pada 1 Februari. Kekerasan yang terjadi pada Minggu membuat jumlah orang yang tewas dalam aksi protes massal sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dari kekuasaannya sekitar 100 orang, meskipun para aktivis dan kelompok HAM yakin jumlahnya bisa lebih tinggi.
Pada Minggu malam, media yang dikelola pemerintah mengumumkan bahwa kota Hlaing Tharyar Yangon dan kota tetangga Shwepyitha akan ditempatkan di bawah darurat militer. Kota-kota tersebut dikenal sebagai pusat pabrik dan rumah bagi pabrik garmen.
"Junta memberikan kekuasaan administratif dan peradilan darurat militer kepada komandan regional Yangon untuk melakukan keamanan, menjaga supremasi hukum dan ketenangan dengan lebih efektif," kata seorang penyiar di TV yang dikelola pemerintah.
Dalam beberapa pekan terakhir, tentara dan polisi melakukan tindakan keras hampir setiap hari terhadap para demonstran yang menyerukan kembalinya demokrasi, dengan menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet dan peluru tajam untuk memadamkan aksi protes anti-kudeta. Di Hlaing Tharyar, polisi dan tentara bentrok dengan kekerasan, dengan pengunjuk rasa yang memegang tongkat dan pisau dan bergegas berlindung di balik barikade darurat.
Para pengunjuk rasa yang menggunakan potongan tong sampah sebagai tameng berhasil menyelamatkan beberapa demonstran yang terluka ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan, tetapi seorang dokter mengatakan tidak semua bisa dijangkau.
"Saya dapat mengonfirmasi 15 orang telah meninggal," kata dokter itu kepada AFP, seraya menambahkan bahwa dia telah merawat sekitar 50 orang dan memperkirakan jumlah kematian akan meningkat.
baca juga: Setidaknya 12 Orang Tewas dalam Aksi Protes di Myanmar
Utusan PBB untuk Myanmar mengutuk keras pertumpahan darah tersebut. Dia mengatakan bahwa komunitas internasional, termasuk aktor regional, harus bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokratis mereka.
Dalam sebuah pernyataan, Utusan Christine Schraner Burgener mengatakan dia telah mendengar laporan pembunuhan yang memilukan, penganiayaan terhadap demonstran dan penyiksaan tahanan di negara tersebut. Menurutnya, kebrutalan yang sedang berlangsung tersebut sangat merusak prospek perdamaian dan stabilitas di negara itu. (AFP/OL-3)
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved