Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson merasa ngeri dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar dan menyerukan diakhirinya represi militer di negara itu.
"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam menyerukan diakhirinya segera penindasan militer, pembebasan Aung San Suu Kyi dan lainnya, dan pemulihan demokrasi," kata Johnson di Twitter, yang merujuk pada pemimpin de-facto Myanmar yang ditahan dalam kudeta, Februari.
Johnson juga mengutuk pembunuhan puluhan pengunjuk rasa pro-demokrasi pada Rabu di hari yang paling mematikan di Myanmar sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan tindakan keras selanjutnya. Inggris telah berulang kali mengutuk penindasan dan pelanggaran hak oleh junta setelah para jenderal terkemuka dengan cepat mengakhiri percobaan selama satu dekade dengan demokrasi.
Menteri Luar Negeri Dominic Raab kemudian mencuit di Twitter tentang pemandangan yang mengerikan di Myanmar.
"Menargetkan rakyat Anda sendiri dengan kekuatan mematikan hanya karena menggunakan hak mereka untuk melakukan aksi protes yang damai tidak bisa diterima. Kekerasan yang sedang berlangsung dan intimidasi tersebut harus diakhiri," tulisnya.
baca juga: Tewas Dalam Aksi, Gadis Myanmar Berpesan Ingin Donor Organ Tubuh
Pengambilalihan kekuasaan oleh militer tersebut memicu pemberontakan massal melawan para jenderal militer, yang disambut dengan kekuatan mematikan. Pekan lalu, Inggris menjatuhkan sanksi pada enam anggota junta militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing.
Sanksi tersebut akan mencegah enam orang tersebut melakukan perjalanan ke Inggris, sementara bisnis dan institusi Inggris dilarang berurusan dengan mereka. Pembatasan yang sama juga telah diberlakukan pada 19 tokoh militer lainnya. Bantuan Inggris yang dapat digunakan untuk mendukung junta secara tidak langsung juga telah ditangguhkan. (AFP/OL-3)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved