Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
POLISI Myanmar menembakkan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa di Yangon pada Sabtu (27/1), menurut seorang reporter AFP.
Negara itu diguncang oleh gelombang aksi protes pro-demokrasi sejak kudeta militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Tidak jelas apakah ada peluru tajam yang digunakan saat polisi mengejar pengunjuk rasa dan jurnalis dari persimpangan Myaynigone.
Ratusan pengunjuk rasa dari etnis Mon berkumpul di sana pada Sabtu untuk memperingati Hari Nasional Mon, bergabung dengan kelompok etnis minoritas lainnya untuk memprotes kudeta militer.
Polisi datang untuk membersihkan persimpangan, mengejar pengunjuk rasa dan jurnalis yang berlarian bersembunyi di gedung-gedung terdekat. Tiga wartawan termasuk di antara mereka yang ditahan pada Sabtu (27/2).
"Apa yang polisi lakukan? Mereka melindungi diktator gila," teriak para pengunjuk rasa.
Mereka menyebar ke jalan-jalan perumahan yang lebih kecil dan mulai membangun barikade darurat dari kawat berduri dan meja untuk menghentikan polisi.
Reporter lokal menyiarkan adegan kacau itu secara langsung di Facebook, termasuk saat-saat tembakan terdengar.
"Kami akan mencoba mencari cara lain untuk memprotes - tentu saja, kami takut akan tindakan keras mereka," kata pengunjuk rasa Moe Moe, 23, yang menggunakan nama samaran. "Kami ingin berjuang sampai kami menang," ucapnya. (AFP/Nur/OL-09)
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved