Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI Myanmar menembakkan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa di Yangon pada Sabtu (27/1), menurut seorang reporter AFP.
Negara itu diguncang oleh gelombang aksi protes pro-demokrasi sejak kudeta militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Tidak jelas apakah ada peluru tajam yang digunakan saat polisi mengejar pengunjuk rasa dan jurnalis dari persimpangan Myaynigone.
Ratusan pengunjuk rasa dari etnis Mon berkumpul di sana pada Sabtu untuk memperingati Hari Nasional Mon, bergabung dengan kelompok etnis minoritas lainnya untuk memprotes kudeta militer.
Polisi datang untuk membersihkan persimpangan, mengejar pengunjuk rasa dan jurnalis yang berlarian bersembunyi di gedung-gedung terdekat. Tiga wartawan termasuk di antara mereka yang ditahan pada Sabtu (27/2).
"Apa yang polisi lakukan? Mereka melindungi diktator gila," teriak para pengunjuk rasa.
Mereka menyebar ke jalan-jalan perumahan yang lebih kecil dan mulai membangun barikade darurat dari kawat berduri dan meja untuk menghentikan polisi.
Reporter lokal menyiarkan adegan kacau itu secara langsung di Facebook, termasuk saat-saat tembakan terdengar.
"Kami akan mencoba mencari cara lain untuk memprotes - tentu saja, kami takut akan tindakan keras mereka," kata pengunjuk rasa Moe Moe, 23, yang menggunakan nama samaran. "Kami ingin berjuang sampai kami menang," ucapnya. (AFP/Nur/OL-09)
PEMERINTAH Tiongkok mengeksekusi 11 terpidana, termasuk anggota keluarga Ming, yang terlibat jaringan penipuan telekomunikasi lintas negara serta pembunuhan berencana di Myanmar.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved