BADAN Energi Atom Internasional (IAEA) telah mencapai kesepakatan dengan Iran yang akan memberi akses para pengawas untuk memverifikasi dan memantau aktivitas nuklir di negara itu selama tiga bulan ke depan.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi, pada Minggu (21/2), mengatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai pemahaman teknis sementara setelah perjalanannya ke Iran, yang baru-baru ini mengisyaratkan rencana untuk mengurangi kerja sama dengan pengawas nuklir global.
Pekan lalu, Iran mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menerapkan protokol tambahan IAEA, yang secara efektif membatasi fasilitas mana yang dapat diperiksa oleh pengawas nuklir dan kapan mereka dapat mengaksesnya.
Kesepakatan sementara yang dicapai pada Minggu itu, kata Grossi, akan mengurangi dampak Iran menarik diri dari protokol tambahan. Sementara jumlah pengawas internasional yang sama akan tetap berada di Iran, lanjutnya, akses mereka ke fasilitas nuklir akan lebih terbatas dan mereka tidak lagi diizinkan untuk melakukan inspeksi mendadak.
Pemantau IAEA telah diberikan hak inspeksi menyeluruh sebagai bagian dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015. Iran telah lama berpendapat bahwa program nuklirnya dimaksudkan untuk tujuan damai, meskipun ada keraguan dari komunitas internasional.
Mantan Presiden AS Donald Trump memandang kesepakatan itu terlalu murah hati untuk Teheran dan meninggalkannya pada 2018. Kemudian, Iran pun secara bertahap mengurangi komitmennya pada kesepakatan itu. Itu termasuk memperkaya uranium pada tingkat yang lebih tinggi dari yang disepakati.
Pekan lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Washington bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Teheran dan penandatangan lain untuk kesepakatan nuklir Iran.
Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu. Sebelumnya, Washington dan Teheran bersikeras bahwa yang lain harus menjadi yang pertama yang kembali mematuhi kesepakatan itu.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan bahwa sebagai pihak yang memilih untuk meninggalkan kesepakatan, tanggung jawab tetap berada di AS.
Pejabat Departemen Luar Negeri berhati-hati untuk menekankan bahwa kesediaan mereka untuk duduk bersama mitra dan Iran bukanlah konsesi atau bahkan awal pembicaraan nuklir, tetapi sebaliknya, hanyalah langkah diplomatik pertama untuk mencari tahu bagaimana mulai membahas masalah substansi.
"Sampai kita duduk dan berbicara, tidak ada yang akan terjadi. Itu tidak berarti bahwa ketika kita duduk dan berbicara kita akan berhasil, tetapi kita tahu bahwa jika kita tidak mengambil langkah itu, situasinya akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. (CNN/OL-8)
