BBC World News Dilarang Mengudara di Tiongkok

REGULATOR penyiaran Tiongkok melarang BBC World News mengudara di negara itu pada Kamis (11/2). Tiongkok menilai media massa tersebut melanggar pedoman setelah laporan kontroversial tentang perlakuan negara terhadap minoritas Uighur. Keputusan itu diambil hanya beberapa hari setelah regulator Inggris mencabut lisensi penyiar CGTN Tiongkok karena melanggar hukum Inggris tentang kepemilikan yang didukung negara, dan memicu tuduhan sensor dari London.

Langkah ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua negara semakin tegang usai penerapan undang-undang keamanan Tiongkok di bekas koloni Inggris, Hong Kong. Inggris juga melarang grup telekomunikasi Tiongkok, Huawei dari keterlibatan dalam jaringan 5G-nya setelah Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran adanya mata-mata.

Dalam pernyataan semalam, Administrasi Radio dan Televisi Nasional Beijing (NRTA) mengatakan, laporan BBC World News tentang Tiongkok sangat melanggar pedoman siaran, termasuk persyaratan bahwa berita harus jujur dan adil serta tidak merugikan kepentingan nasional negara.

"NRTA tidak mengizinkan BBC untuk melanjutkan siaran di Tiongkok, dan tidak menerima aplikasi siaran tahunan barunya," ujar NRTA.

BBC mengaku kecewa dengan keputusan yang berlaku di daratan Tiongkok tersebut, saluran sudah disensor dan dibatasi untuk hotel internasional.

"BBC adalah penyiar berita internasional paling terpercaya di dunia dan melaporkan berita-berita dari seluruh dunia secara adil, tidak memihak dan tanpa rasa takut atau mendukung," kata seorang juru bicara BBC.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut larangan itu sebagai pembatasan kebebasan media yang tidak dapat diterima.

"Tiongkok memiliki beberapa pembatasan paling parah terhadap kebebasan media dan internet di seluruh dunia. Dan langkah terbaru ini hanya akan merusak reputasi Tiongkok di mata dunia," tambah Raab.

Anggota parlemen Inggris Tom Tugendhat, pendukung hubungan Inggris-Tiongkok yang telah membentuk Kelompok Riset Tiongkok yang terdiri dari anggota parlemen yang berpikiran sama, menyesalkan langkah tersebut.

"Meskipun ini merupakan tindakan balas dendam yang sebagian besar bersifat simbolis, memburuknya lingkungan jurnalisme di Tiongkok menjadi perhatian kita semua," kata Tugendhat.

"Pendekatan (Partai Komunis Tiongkok) yang semakin agresif terhadap media asing, sambil mempromosikan outlet media negaranya sendiri di seluruh dunia, adalah masalah yang perlu mendapat pengawasan lebih jauh," imbuhnya.

BBC juga menayangkan film dokumenter yang menuduh Tiongkok menutupi asal-usul pandemi covid-19 di sekitar kota Wuhan pada akhir 2019.Film itu menayangkan laporannya yang merinci penyiksaan yang mengerikan dan kekerasan seksual terhadap wanita Uighur di kamp-kamp Tiongkok pada 3 Februari.

Investigasi panjang tersebut berdasarkan kesaksian saksi yang melaporkan klaim pemerkosaan sistematis, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap tahanan wanita oleh polisi dan penjaga di wilayah barat Tiongkok, Xinjiang. Wilayah itu adalah rumah bagi sebagian besar minoritas Muslim Uighur dan telah menghadapi tindakan keras keamanan besar-besaran oleh pasukan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir sebagai tanggapan atas kerusuhan separatis.

Laporan tersebut menggambarkan penyiksaan dengan sengatan listrik, termasuk pemerkosaan dubur oleh penjaga dengan menggunakan tongkat listrik. Saksi mata menuturkan, wanita menjadi sasaran pemerkosaan berkelompok dan sterilisasi paksa.

"Jeritan bergema di seluruh gedung," kata salah satu dari mereka.

Kelompok hak asasi percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim berbahasa Turki lainnya ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Kementerian luar negeri Tiongkok telah menampik penyelidikan BBC dan menyebut laporan tersebut palsu. Pemerintah Inggris mengatakan, laporan itu jelas menunjukkan tindakan yang jahat dan ada kecaman keras dari Departemen Luar Negeri AS.

Tetapi London telah menolak tekanan untuk mengikuti pemerintahan AS saat ini dan sebelumnya serta menyebut perlakuan terhadap Uighur sebagai genosida. Tiongkok dituduh memaksa warga Uighur untuk meniru propaganda Komunis dan meninggalkan Islam, mensterilkan wanita secara paksa dan memaksakan rezim kerja paksa. Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, pemerintah Tiongkok tiba-tiba mengakuinya, dengan mengatakan bahwa kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan memerangi ekstremisme Islam.

Pekan lalu Tiongkok mengatakan, keputusan regulator Inggris Ofcom untuk menarik CGTN dari gelombang udara didasarkan pada prasangka ideologis dan alasan politik. Ofcom mengatakan, pemegang lisensi CGTN, Star China Media Ltd, telah gagal menunjukkan bahwa mereka memiliki pengawasan editorial atas jaringan tersebut dan bahwa pengalihan yang diusulkan ke grup media lain akan tetap mengikatnya dengan Partai Komunis Tiongkok. (France24/OL-3)