Krisis Selat Hormuz: Inggris Galang Koalisi 40 Negara tanpa AS

INGGRIS mengambil langkah diplomatik agresif dengan memimpin pertemuan virtual yang melibatkan sekitar 40 negara pada Kamis (2/4/2026). Pertemuan ini bertujuan menyusun strategi untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur air paling krusial di dunia yang saat ini mengalami blokade de facto oleh Iran.

Blokade ini merupakan buntut dari serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada 28 Februari lalu. Akibatnya, distribusi 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia terhenti, memicu lonjakan harga minyak mentah global hingga melampaui angka US$100 per barel, kenaikan sekitar 40 persen sejak perang pecah.

Koalisi tanpa Amerika Serikat

Hal yang paling mencolok dari pertemuan ini adalah absennya Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump secara eksplisit menyatakan bahwa pembukaan kembali selat tersebut bukanlah tanggung jawab negaranya. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyindir sekutu-sekutunya, termasuk Inggris, yang dianggap enggan terlibat langsung dalam operasi militer terhadap Iran.

Baca juga : Trump Desak NATO ke Selat Hormuz, Sekutu Eropa Meradang: Ini Bukan Perang Kami!

"Anda harus mulai belajar bagaimana berjuang untuk diri sendiri. AS tidak akan ada di sana untuk membantu Anda lagi. Pergilah ambil minyakmu sendiri!" tulis Trump dalam pernyataannya yang kontroversial.

Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, memimpin konferensi video tersebut yang diikuti oleh negara-negara besar seperti Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Kanada, Australia, hingga Uni Emirat Arab. Negara-negara Eropa yang sebelumnya ragu kini memutuskan bergabung karena tekanan ekonomi yang kian berat akibat lonjakan harga energi.

Agenda Utama: Diplomasi hingga Pembersihan Ranjau

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah menilai semua langkah diplomatik dan politik yang memungkinkan untuk memulihkan kebebasan navigasi. "Kami juga akan mengerahkan perencana militer untuk melihat bagaimana kami dapat menyusun kemampuan guna memastikan selat tersebut dapat diakses dan aman setelah pertempuran berhenti," ujar Starmer.

Baca juga : Hubungan Memanas, Keir Starmer dan Donald Trump Bicara Telepon untuk Pertama Kali

Rencana koalisi ini mencakup dua fase utama:

1. Pembersihan Ranjau: Memastikan jalur air bebas dari ancaman ranjau laut yang ditebar selama konflik.
2. Perlindungan Tanker: Memberikan pengawalan militer bagi kapal-kapal komersial yang melintasi area sensitif tersebut.

Tantangan di Lapangan: Toll Booth Iran

Meski koalisi ini terbentuk, tantangan di lapangan sangat berat. Iran saat ini hanya mengizinkan kapal-kapal dari negara yang dianggap sahabat, seperti Tiongkok, Malaysia, Pakistan, dan India, untuk melintas. Laporan media menyebutkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah mengoperasikan sistem gerbang tol untuk mengendalikan lalu lintas kapal.

Ian Lesser, pakar dari German Marshall Fund, menilai prospek koalisi ini masih diragukan tanpa kesepakatan negosiasi dengan Iran. "Membuka kembali selat dengan paksa akan membutuhkan kerja sama antara AS dan sekutu Eropa. Idealnya, koalisi Starmer ini beroperasi bersama kekuatan AS, bukan menggantikannya," jelasnya.

Krisis ini menempatkan Inggris dalam posisi sulit: mencoba menunjukkan kepemimpinan di hadapan sekutu Eropa sekaligus menjaga hubungan dengan pemerintahan Trump yang kian isolasionis, di tengah ancaman kelumpuhan ekonomi global akibat terhentinya arus energi dari Teluk. (Al Jazeera/I-2)