Netanyahu Tuding ICC Lembaga Politis Pascakeputusan Soal Palestina

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Jumat (5/2), menuding Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai sebuah lembaga politik setelah pengadilan PBB itu menegaskan punya yurisdiksi untuk mengadili masalah di wilayah Palestina yang diduduki 'Negeri Zionis' itu.

"Pengadilan itu, sekali lagi, membuktikan diri sebagai lembaga politik dan bukan institusi yudikasi," ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi.

Netanyahu kemudian menyebut keputusan ICC itu melecehkan hak demokrasi negara untuk melindungi diri dari terorisme.

Baca juga: AS Kecam Keputusan ICC Soal Yurisdiksi di Palestina

Keputusan ICC pada Jumat (5/2) membuka jalan bagi jaksa pengadilan itu untuk membuka penyelidikan kejahatan perang.

Palestina merupakan negara anggota pengadilan yang didirikan pada 2002 untuk mengadilan kejahatan di dunia, namun Israel tidak.

Netanyahu mengecam keras keputusan pengadilan yang bermarkas di Den Haag, Belanda itu.

"Pengadilan mengabaikan kejahatan perang yang sesungguhan dan malahan mengincar Israel, negara yang memiliki pemerintahan demokratis yang menghormati hukum dan bukan anggota pengadilan itu," kecam Netanyahu.

Jaksa ICC Fatou Bensouda telah meminta pengadilan mengenai pandangan hukum mereka mengenai apakah yurisdiksi mereka mencakup wilayah yang diduduki Israel setelah Bensouda, pada 2019, mengaku ingin menggelar penyelidikan penuh.

ICC, dalam sebuah pernyataan, menegaskan telah memutuskan, secara mayoritas, bahwa yurisdiksi mereka terkait Palestina, negara yang meratifikasi statuta ICC Roma, mencakup kawasan yang diduduki Israel sejak 1967, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, mencakup Jerusalem Timur. (AFP/OL-1)