Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PRESIDEN Afghanistan Ashraf Ghani secara terbuka meminta Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menjadi mediator perundingan pihaknya dengan kelompok Taliban. Ashraf optimistis Wakil Presiden Republik Indonesi ke-10 dan 12 itu bisa membantu mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di negaranya.
"Kami meminta tolong kepada Pak JK agar bicara dengan mereka dan menengahi kami. Saya juga mengusulkan dan menginginkan ada satu putaran perundingan berlangsung di Indonesia dan dipimpin oleh Pak JK," ujarnya ketika bertemu JK seperti yng dilaporkan wartawan Media Indonesia Emir Chairullah dari Gulkhana Palace Kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul, Kamis (24/12) malam.
Ashraf menyebutkan, negaranya membutuhkan pelajaran berharga dari bangsa Indonesia cara menciptakan perdamaian dan prosesnya. "Kami lebih butuh lagi secara detail bagaimana mengimplementasikan butir-butir yang diperjanjikan dalam perdamaian itu," harapnya.
Menurut Ashraf, pengalaman JK dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia dapat juga diterapkan di Afghanistan. Apalagi posisi JK saat ini sebagai ketua DMI memiliki posisi dan pengaruh di mata ulama.
Menanggapi permintaan tersebut, JK menyatakan bersedia untuk menjadi mediator perundingan damai antara kubu pemerintah dengan Taliban demi mengakhiri kekerasan yang terjadi di negara itu. Rencananya, JK akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia untuk meminta Taliban agar bersedia berdialog dengan pemerintah Afghanistan tersebut.
"Tentu untuk perdamaian, kami selalu bersedia untuk membantu. Rencananya kami akan mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta. Itu salah satu opsi. Kami akan mengundang Taliban melalui Majelis Ulama Indonesia," katanya.
Selain itu, tambahnya, dirinya akan berkordinasi dengan pemerintah Indonesia, mengingat program perdamaian ini merupakan gagasan dari pemerintah RI. "Saya juga akan segera melaporkan ke Wakil Presiden Maruf Amin untuk berkoordinasi. Bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari pemerintah RI," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Presiden Ashraf menyebutkan, selain meminta Indonesia menjadi tuan rumah perundingan damai, dirinya juga ingin mengadopsi tata kelola masjid di Indonesia untuk diterapkan di Afghanistan. Mengingat masjid di Indonesia tidak hanya menjadi tempat ibadah juga menjadi tempat pemberdayaan masyarakat serta pusat pendidikan.
"Masjid di Indonesia itu adalah pusat ibadah sekaligus pusat aktivitas sosial. Itu yang saya bayangkan kami bisa mengadopsinya di Afghanistan. Selalu saya membayangkan masjid itu adalah episentrum dari kehidupan sehari-hari," pungkasnya. (OL-14)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Konflik terjadi karena perbedaan nilai, sumber daya terbatas, atau komunikasi buruk. Pahami penyebabnya untuk solusi efektif!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved