Fatwa Saudi tentang Ikhwanul Muslimin terkait Eropa dan Joe Biden?

ORGANISASI internasional Ikhwanul Muslimin bentrok dengan Majelis Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi. Jamaah yang berbasis di Mesir tersebut menggambarkan Majelis Ulama Saudi sebagai lembaga penjilat. Ini terjadi setelah dewan tersebut menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris yang tidak mewakili cara Islam dan memperingatkan masyarakat terhadap agendanya.

Aktivis Ikhwanul Muslimin terkemuka melontarkan hinaan dan sarkasme kepada majelis ulama itu. Tawakkol Karman menggambarkan ulama Saudi sebagai penjilat dan pengelap sepatu. Seorang peneliti pro-Ikhwan di Qatar Foundation di Doha, Mohamed al-Mukhtar al-Shanqeeti, menyebut fatwa majelis tentang Ikhwan hanyalah 'petasan' media.

Dewan Ulama Senior mengeluarkan pernyataan tegas terhadap Ikhwanul Muslimin. Mereka menganggapnya sebagai kelompok sesat yang melahirkan kelompok teroris ekstremis yang mendatangkan malapetaka kepada negara dan rakyat.

Pernyataan itu bertepatan dengan kampanye yang menargetkan Ikhwanul Muslimin di Eropa. Sejumlah negara Eropa mulai mewaspadai bahaya strategis yang ditimbulkan oleh ideologi dan metode kelompok itu yang didasarkan pada memikat kaum muda dan memberi mereka slogan anti-Barat. Gagasan tersebut mengarah pada pembangunan komunitas Islam yang terisolasi dalam masyarakat, komunitas yang membenci orang lain, selain menghasut dengan nilai-nilai mereka.

Para analis mengatakan bahwa pernyataan Majelis Ulama Senior Saudi berisi pesan yang jelas kepada Eropa bahwa Ikhwanul Muslimin tidak mewakili Islam dan ancamannya terhadap Islam sama dengan yang mengancam Eropa. Ini akibat dari pelukan kelompok tersebut selama beberapa dekade dengan mengizinkannya untuk mengontrol masjid sebagai pusat keagamaan dan kegiatan mereka.

Para analis mengatakan pernyataan majelis ulama itu praktis sama dengan Kerajaan Saudi yang mencuci tangannya dari kelompok ekstremis dan menyangkalnya dari agama. Pada gilirannya, ini memungkinkan negara-negara Eropa untuk mengejarnya dan membongkar cabang dan jaringannya di Eropa.

Pernyataan majelis ulama tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan KTT Eropa yang mempertemukan Prancis, Jerman, dan Austria untuk menetapkan mekanisme dan aturan dasar untuk memperluas tugas memerangi terorisme dan ekstremisme. Ini menjadi bagian dari tindakan yang ditujukan untuk mengepung organisasi politik Islam.

Menteri Urusan Islam, Advokasi, dan Bimbingan Islam Saudi, Abdullatif Al-Sheikh, menulis di Twitter bahwa ia telah memperingatkan terhadap kelompok teroris Ikhwanul Muslimin selama lebih dari 20 tahun. "Ini karena takut terhadap agama kami, negara kami, warga negara kami, dan semua Muslim secara keseluruhan. Setelah pernyataan ini, tidak ada yang dapat mengklaim ketidaktahuan sebagai alasan."

Pernyataan majelis ulama itu diperkirakan merupakan tanggapan atas antusiasme berlebihan Ikhwanul Muslimin terhadap kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat dan kemungkinan dampak negatifnya pada hubungan Saudi-Amerika.

Para pengamat itu menunjukkan bahwa di balik pernyataan majelis ulama, ada pesan Saudi yang mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin terburu-buru menyambut dan merangkul Biden serta upayanya untuk memenangkan simpatinya sambil menghasut negara-negara penting di kawasan tidak akan mengubah sikap tegas Arab Saudi kepada mereka.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa ada keyakinan di Kerajaan Saudi bahwa Ikhwan dan jaringannya belum sepenuhnya dibongkar. Mereka dianggap musuh utama dari reformasi yang diadopsi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Para pendukung Ikhwan dituding menyuarakan kampanye kotor yang tak henti-hentinya di media sosial yang mengandalkan desas-desus. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan identitas nasional Saudi serta peran Kerajaan sebagai pusat spiritual dan politik dalam kepemimpinan dunia Islam.

Aktivis Yaman mendesak Arab Saudi di media sosial untuk memperluas sikap anti-Ikhwanul Muslimin dengan memasukkan Ikhwanul Muslimin cabang Yaman, Partai Islah. Sudah jelas bahwa pihak ini melayani agenda Qatar dan Turki dengan mengorbankan upaya Kerajaan untuk mengamankan implementasi Perjanjian Riyadh.

Aktivis mengatakan rencana Partai Ishlah telah menjadi kartu di tangan Turki. Ini membuka jalan untuk mendapatkan situs-situs penting di Yaman. Mereka mencatat bahwa para pemimpin partai terkemuka telah berbasis di Turki dan terus melancarkan serangan media ke negara-negara koalisi Arab yang mendukung legitimasi di Yaman. Mereka juga menunjukkan bahwa Arab Saudi juga menampung para pemimpin Ikhwanul lain dan memberi mereka sarana untuk memainkan peran yang berpengaruh dalam legitimasi Yaman.

Pada Maret 2014, Kementerian Dalam Negeri Saudi menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Tiga tahun kemudian, pada Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama dengan mendaftarkan 59 individu, termasuk tokoh Ikhwanul Muslimin, dan 12 badan amal dari berbagai negara sebagai teroris.

Pada Maret 2018, Pangeran Muhammad bin Salman menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai inkubator bagi teroris. Ia menyerang kelompok tersebut dalam wawancara di jaringan televisi CBS Amerika dan berjanji memberantas anggota Ikhwanul Muslimin dari sekolah-sekolah Saudi dalam waktu singkat. (Arabweekly/OL-14)