Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM transisi presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang mempertimbangkan tindakan hukum atas penundaan lembaga federal dalam mengakui kemenangan kandidat Partai Demokrat itu dari Presiden Donald Trump dalam Pemilu AS pekan lalu. Hal itu dikatakan seorang pejabat tim kampanye Biden, Senin (9/11).
Administrasi Layanan Umum (GSA) biasanya mengakui seorang calon presiden ketika menjadi jelas siapa yang memenangkan pemilihan, sehingga peralihan kekuasaan dapat dimulai. Namun, itu belum terjadi meskipun televisi AS dan jaringan berita menyatakan Biden sebagai pemenang pada Sabtu (7/11) setelah dia mendapatkan cukup suara elektoral untuk mengamankan kursi kepresidenan.
Undang-undang memang tidak menjelaskan kapan GSA harus bertindak. Tetapi, pejabat transisi Biden mengatakan kemenangan mereka jelas dan penundaan tidak dibenarkan, bahkan ketika Trump menolak mengakui kekalahan.
Baca juga: Jaksa Agung AS Izinkan Penyelidikan terkait Pemungutan Suara
Seorang pejabat tim transisi Biden mengatakan kepada wartawan bahwa sudah waktunya bagi pemerintah GSA untuk memberikan kepastian. Pemerintah perlu segera mengakui presiden terpilih dengan dukungan bukti yang sudah cukup jelas saat ini.
"Tim transisi akan mempertimbangkan tindakan hukum jika tidak diberikan," katanya.
Namun, penundaan itu merugikan akses tim Biden ke jutaan dolar dalam pendanaan federal dan kemampuan bertemu dengan pejabat di badan intelijen dan departemen lain.
Tim transisi perlu diakui untuk mengakses dana untuk gaji, konsultan dan perjalanan, serta untuk mengakses informasi rahasia.
"Tim (transisi) tidak memiliki akses ke Departemen Luar Negeri, yang biasanya memfasilitasi panggilan antara para pemimpin asing dan presiden terpilih," kata pejabat itu.
Trump telah berulang kali menuduh ada kecurangan dalam pemilihan. Namun, pejabat pemilu di seluruh negeri mengatakan tidak ada bukti penipuan yang signifikan. Para pakar hukum pun menilai bahwa upaya Trump tidak mungkin berhasil.
Administrator GSA Emily Murphy, yang ditunjuk Trump pada 2017, belum menentukan bahwa "pemenang sudah jelas", kata seorang juru bicara.
Seorang sumber yang dekat dengan Murphy menyebutnya seorang profesional yang teliti yang akan mengambil waktu untuk membuat keputusan yang hati-hati.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan badan tersebut tidak menyetujui dimulainya proses transisi formal pada 2000 selama lima minggu. Sementara Partai Republik George W Bush dan Demokrat Al Gore bertempur memperebutkan pemilu yang hanya menghasilkan ratusan suara di Florida. (CNA/OL-1)
PEMERINTAH Amerika Serikat meminta negara-negara Eropa tidak bereaksi emosional terhadap rencana Presiden Donald Trump terkait Greenland.
Donald Trump kembali enggan menjelaskan langkah AS terkait Greenland, namun memberi sinyal peluang kesepakatan di Davos. Denmark memperingatkan risiko terhadap NATO.
Rusia menegaskan tidak memiliki rencana merebut Greenland. Menlu Sergei Lavrov menyatakan AS memahami Moskow dan Beijing tak mengancam wilayah tersebut.
Buntut ancaman Trump soal Greenland, Parlemen Eropa berencana menunda persetujuan kesepakatan tarif Juli lalu. Ancaman perang dagang kembali hantui pasar global.
USKUP Agung Katolik untuk dinas militer AS mengatakan bahwa secara moral dapat diterima untuk tidak mematuhi perintah jika pasukan menganggap perintah bertentangan dengan hati nurani mereka.
PRESIDEN Donald Trump memperjelas selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun bahwa ia termotivasi secara unik oleh keinginan untuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved