DUNIA saat ini setidaknya dihadapkan tiga masalah besar yakni pandemi covid-19, perubahan iklim, dan disrupsi digitalisasi di tiap negara. Itu merupakan persoalan lintas batas yang dapat ditangani dengan cara kerja sama antarnegara.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi panelis dalam Agenda B20 Saudi Arabia Summit "Multilaterals Session: Redesigning Multilatrealism for a New Era" secara virtual, Senin (26/10). "Anda benar-benar harus mengatasi masalah ini melalui kerja sama global, karena tidak mungkin menyelesaikannya sendiri. Itu yang paling penting," ujar Menkeu.
Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan akan amat besar kocek yang harus dirogoh oleh satu negara bila menghadapi tiga persoalan itu sendiri lantaran akan memakan rantai diplomasi yang panjang. Kerja sama di setiap tingkatan menjadi salah satu kunci menekan hal itu.
Indonesia misalnya, jelas Menkeu, bekerja menghadapi tantangan itu sejak tingkatan regional yakni ASEAN, beranjak ke ASEAN +3, dan diikuti langkah menjangkau lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) maupun bank dunia. Jenjang kerja sama di tiap tingkatan itu, kata Sri Mulyani, akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan global.
"Ini adalah mekanisme yang paling efisien. Jadi tidak semua persoalan tentang kredibilitas persepsi, atau dalam hal ini kepemilikan," katanya.
"Saya pikir ini adalah sesuatu yang baru saja kita lakukan semua yang kita lakukan hari ini. Saya pikir mereka lebih terbuka secara demokratis terlibat dan berkomunikasi dalam lebih banyak. Saya beranggapan, lebih banyak kemitraan, dan itu sebenarnya terlihat sangat efektif," tambah Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, keterlibatan beberapa negara dalam penanganan suatu persoalan di satu negara bukan berarti membenarkan pemaksaan. Agenda tiap negara, imbuhnya, tentu berbeda-beda, namun forum-forum yang ada di dalam hubungan multilateral dapat menjadi sarana untuk menunjukkan pemikiran dan pemahaman negara yang terhubung.
"Tentu saja, itu tidak dapat dipaksakan. Karena pada akhirnya anda berbicara dengan negara yang berdaulat. Jika anda tidak menyukai resepnya (solusi) atau mereka tidak percaya pada resep ini baik-baik saja, kami tidak akan mengikuti," tutur Ani. (R-1)
