AS Berlakukan Pembatasan Visa Pejabat Tiongkok terkait Hong Kong

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan Washington memberlakukan pembatasan visa pada pejabat Partai Komunis Tiongkok yang diyakini bertanggung jawab dalam merongrong kebebasan di Hong Kong.

Pompeo mengatakan sanksi tersebut menargetkan pejabat partai saat ini dan sebelumnya.

Dia mengatakan langkah itu mengikuti janji Presiden Donald Trump untuk menghukum Beijing atas usulan undang-undang keamanan yang dapat mengikis otonomi Hong Kong.

Sementara itu Tiongkok memandang keputusan AS sebagai ‘kesalahan’ yang harus dibatalkan.

Sanksi baru datang hanya beberapa hari sebelum pertemuan parlemen Tiongkok.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan membahas undang-undang baru tersebut pada pertemuannya, yang dimulai pada Minggu (28/6).

Tiongkok telah mengusulkan undang-undang keamanan yang mengatur kejahatan bagi setiap upaya melemahkan otoritas Beijing di Hong Kong. Beijing itu akan membentuk agen keamanannya sendiri di wilayah itu untuk pertama kalinya.

Langkah ini telah memicu gelombang baru protes antidaratan di Hong Kong.

Baca juga: Laporan: Rusia Tawarkan Uang untuk Membunuh Pasukan AS

Pernyataan Pompeo, Jumat (26/6), yang tidak menyebut nama-nama pejabat Tiongkok yang terkena pembatasan visa, menyusul pemungutan suara baru-baru ini oleh Senat AS yang menjatuhkan sanksi pada individu yang merongrong otonomi Hong Kong dan bank-bank yang melakukan bisnis dengan mereka.

Menanggapi langkah ini, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington mengatakan pihak mereka dengan tegas menentang keputusan salah pihak AS.

Dalam pernyataan yang diunggah di Twitter, kedutaan menambahkan, "Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok."

Bulan lalu, Trump juga mengatakan ia akan mulai mengakhiri perlakuan istimewa untuk Hong Kong dalam perdagangan dan perjalanan, sebagai tanggapan atas rencana Tiongkok.

Presiden AS mengatakan Beijing merusak formula yang dijanjikannya untuk Hong Kong yaitu menggantikan Satu Negara, Dua Sistem dengan Satu Negara, Satu Sistem.

"Ini adalah tragedi bagi Hong Kong ... Tiongkok telah mematikan kebebasan Hong Kong," tegas Trump. (BBC/A-2)