DALAM upaya menekan penyebaran pandemi virus korona, pemerintah Inggris berencana untuk memberlakukan wajib karantina selama 14 hari bagi para pendatang dari mancanegara.
Namun bersamaan pengumuman yang dikeluarkan Sabtu (9/5) tersebut, pemerintah Inggris tengah mendapat tekanan untuk melonggarkan lockdown.
Kini Inggris masih menghadapi peningkatan kasus virus korona atau Covid-19 dan angka kematian akibat Covid-19. Bahkan jumlah kematian akibat Covid-19 di Inggris telah menempati posis terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS). Sejak Maret 2020, Inggris telah menyerukan kepada masyarakat untuk menerapkan stay at home.
Sebagian besar pendatang asing yang masuk ke Inggris adalah mereka dari Irlandia. Mereka masuk ke Inggris melalui udara, laut, dan menggunakan kereta api. The Times melaporkan para pendatang dari Irlandia akan diwajibkan untuk melakukan karatina selama 14 hari.
The Times memberitakan bahwa aturan baru karatina juga akan dibarengi pemeriksaan kesehatan langsung dengan mendatangi tempat tinggal atau alamat para pendatang. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran karantina akan dikenai denda 1.000 poudsterling atau US$1.200 (setara dengan Rp179 juta) atau dideportasi.
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson akan mengumumkan pemberlakukan karantina tersebut besok atau Minggu (10/5).
Berdasarkan sumber pemerintahan Inggris dan maskapai penerbangan setempat, BBC melaporkan bahwa pemberlakukan karantina dua minggu direncanakan akan diajukan pada akhir Mei 2020
Menjelang pidato televisi Johnson akhir pekan ini, pemerintah telah memperingatkan untuk tidak mengubah pemberlakuan lockdown secara nasional dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Wales memiliki rencana untuk membuka kembali pusat-pusat taman dan perpustakaan. Pejabat lain mengatakan pemberlakukan lockdown akan diperpanjang tiga pekan lagi.
Kini lebih dari 31 ribu orang yang positif virus korona telah meninggal di Inggris. Dengan besarnya jumlah korban meninggal, Boris Johnson didesak untuk tidak mengcabut penerapan lockdown secara nasonal dulu. (AFP/OL-09)
