Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata di berbagai negara di seluruh dunia dengan lebih menekankan pada upaya melawan pandemi virus korona baru atau Covid-19.
“Amerika Serikat tidak mendukung rancangan resolusi saat ini,” jelas delegasi AS kepada 14 anggota negara Dewan Keamanan PBB yang tak sepakat dengan pernyataan.
Ketika dimintai penjelasan tentang langkah AS itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada AFP bahwa Tiongkok juga telah "berulang kali memblokir kompromi yang akan memungkinkan Dewan untuk bergerak maju."
Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa rancangan resolusi yang mendukung WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) justru dikeluarkan jelang pemilihan presiden AS yang akan digelar pada November 2020 mendatang.
Resolusi juga dinilai akan merugikan Presiden AS Donald Trump dalam ambisinya untuk kembali menjabat presiden periode kedua. Tidak mengherankan bulan lalu, Trump menyatakan AS menunda memberi kuncuran dana kepada WHO. Ia menuduh WHO meremehkan pandemi Covid-19 dan lebih melindungi kepentingan Tiongkok.
Pada Kamis (8/5), Washington juga menilai rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan menyebut jelas WHO sebagai bentuk kompromi dan sikap tak tegas.
Sumber lain mengatakan Washington ingin Dewan Keamanan PBB untuk kembali ke rancangan awal resolusi yang menyoroti perlunya ‘transparansi’ dalam kerja sama global dalam mengatasi pandemi virus korona’.
Langkah AS yang menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB kemungkinan menghentikan langkah dari Prancis dan Tunisia yang mendukung resolusi tersebut.
Dalam teks rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB, ada subjek atau bagian dibahas yang terjadi silang pendapat sejak Maret 2020. Akhirnya penekanan dari teks adalah menghentikan permusuhan di zona konflik dan lebih fokus mengatasi pandemi Covid-19 secara lebih baik.
Namun delegasi AS menuduh penyebutan secara kentara nama WHO sebagai dukungan terhadap Tiongkok. AS meminta tak menyebut nama WHO sebagai jalan kompromi yang bisa merangkul AS dan Tiongkok.
"Dalam pandangan kami, Dewan (Keamanan PBB) harus melanjutkan dengan resolusi terbatas untuk mendukung gencatan senjata, atau resolusi yang diperluas yang sepenuhnya membahas perlunya komitmen negara anggota yang diperbarui untuk transparansi dan akuntabilitas dalam konteks Covid-19," kata pejabat Departemen Luar Negeri AS, Jumat (8/5).
Perlu diketahui AS adalah pendonor terbesar bagi WHO, menawarkan lebih dari US$ 400 juta setiap tahun, yang juga digunakan untuk memerangi penyakit lain di seluruh dunia termasuk polio dan malaria.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga telah mendorong penghentian permusuhan di seluruh dunia sejak 23 Maret 2020. Ia mendesak semua pihak dalam konflik untuk meletakkan senjata dan memungkinkan negara-negara yang dilanda perang untuk memerangi virus korona. (AFP/Alarabiya/OL-09)
Pemerintahan Donald Trump dilaporkan ingin singkirkan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. AS tutup pintu diplomasi selama Diaz-Canel menjabat. Cek detailnya!
Teheran sebut laporan komunikasi dengan AS sebagai "kebohongan murni". Menlu Abbas Araghchi tegaskan Iran tidak pernah meminta gencatan senjata sejak perang pecah.
Ali Larijani kirim surat terbuka kepada pemimpin dunia Islam. Iran minta negara-negara Muslim tinjau ulang sikap di tengah perang lawan AS-Israel.
Tiongkok merespons permintaan Donald Trump terkait pengamanan Selat Hormuz. Beijing desak penghentian operasi militer dan fokus pada stabilitas ekonomi global.
Pangkalan udara Ali Al Salem di Kuwait diserang drone, menghancurkan aset udara Italia. Serangan terjadi di tengah retaliasi Iran pascakematian Ali Khamenei.
Iran tegaskan kendali penuh atas Selat Hormuz dan menantang AS kirim kapal perang ke Teluk Persia. Simak eskalasi konflik Iran-AS terbaru di sini.
K PBB cabut sanksi terhadap eks kelompok HTS. Langkah ini memperkuat legitimasi transisi politik Presiden Ahmed al-Sharaa pascajatuhnya rezim Assad di Suriah.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved