Pemerintah Afghanistan Tunda Pembebasan Tahanan Taliban

Langkah itu bisa menjadi keputusan yang dapat menyabotase kesepakatan damai yang ditandatangani bulan lalu antara kelompok bersenjata dan Amerika Serikat (AS).

Javid Faisal, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Afghanistan, mengatakan, Sabtu (14/3), pembebasan ditunda karena dibutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau daftar tahanan Taliban.

"Kami siap memulai proses seperti yang dijelaskan dalam keputusan presiden, tetapi kami tidak akan membebaskan siapa pun jika tidak ada jaminan mereka tidak akan kembali berperang," ujar Faisal. "Taliban harus menunjukkan fleksibilitas," imbuhnya.

Awal pekan ini, Presiden Ashraf Ghani mengumumkan bahwa 1.500 tahanan Taliban akan dibebaskan sebagai 'isyarat niat baik' dalam upaya untuk menyelesaikan salah satu perselisihan yang telah berlangsung lama yang telah mengacaukan pembicaraan dengan kelompok bersenjata.

Keputusan Ghani mengatakan pemerintah akan membebaskan 1.500 tawanan mulai Sabtu (14/3) jika gerilyawan mengurangi kekerasan, dengan rencana untuk membebaskan 3.500 tahanan lain setelah negosiasi dimulai.

Taliban menolak tawaran itu dan menuntut pembebasan hampir 5.000 tawanan, mengutipnya sebagai salah satu syarat di balik kesepakatan AS-Taliban yang ditandatangani bulan lalu yang mengecualikan Kabul.

Menurut perjanjian AS-Taliban yang ditandatangani pada 29 Februari, pasukan asing akan menarik diri dari negara itu dalam waktu 14 bulan dengan imbalan jaminan keamanan Taliban dan janji untuk mengadakan pembicaraan dengan Kabul.

Tidak ada reaksi langsung dari Taliban atas keterlambatan pembebasan itu, sebuah langkah yang kemungkinan akan menunda pembicaraan damai yang semula dijadwalkan dimulai pada 10 Maret.

Pada Rabu, pemerintah Afghanistan memperingatkan akan melanjutkan serangan terhadap para pejuang jika kekerasan berlanjut. (Al Jazeera/Hym/OL-09)