Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari 470 juta orang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan layak. Badan dunia memperingatkan kurangnya akses pekerjaan layak, berkontribusi terhadap kerusuhan sosial.
Organisasi Perburuhan Internasional PBB (ILO) menyebut tingkat pengangguran global relatif stabil selama beberapa dekade terakhir. Adapun angka pengangguran keseluruhan cenderung naik, akibat pelambatan ekonomi. Kondisi itu mengurangi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pertumbuhan populasi.
Tahun ini, jumlah pengangguran diperkirakan meningkat menjadi 190,5 juta, naik dari catatan 2019 sebesar 188 juta. Data itu teruang dalam laporan tahunan World Employment and Social Outlook yang dirilis ILO.
Baca juga: Perang Dagang Bisa Memicu Naiknya Pengangguran di AS
Lebih lanjut, badan PBB itu menekankan sekitar 285 juta orang di dunia berstatus menganggur. Artinya, mereka memiliki peluang kerja lebih kecil. Kemungkinan mereka menyerah mencari pekerjaan, atau sebaliknya tidak memiliki akses ke pasar tenaga kerja.
"Bagi jutaan orang yang bekerja, semakin sulit saya berpikir untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan," kata kepala ILO, Guy Ryder, kepada wartawan di Jenewa.
"Saya pikir ini adalah temuan yang sangat mengkhawatirkan," pungkasnya. Dia menambahkan kurangnya akses pekerjaan layak memicu gerakan protes dan keresahan di seluruh dunia.
"Kondisi pasar tenaga kerja berkontribusi terhadap erosi kohesi sosial di tengah masyarakat," jelasnya, merujuk demonstrasi massa di sejumlah wilayah, seperti Libanon dan Chili.
Menurut indeks kerusuhan sosial ILO, yang mengukur frekuensi demonstrasi dan pemogokan, terdapat peningkatan baik di tingkat global maupun di tujuh dari 11 subwilayah periode 2009-2019.(AFP/OL-11)
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik melemparkan kritik berbasis pada, bukan perasan semata.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved