Dua Pasal Pemakzulan Trump Akan Segera Diumumkan DPR AS

PARTAI Demokrat di DPR Amerika Serikat (AS) akan mengumumkan dua pasal dakwaan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump pada Selasa (10/12) hari ini. Hal tersebut dikabarkan oleh sejumlah media AS pada Senin (9/12) malam.

Berdasarkan laporan dari tiga pejabat AS yang dilansir The Washington Post, pasal tersebut akan berfokus pada pasal penyalahgunaan kekuasaan dan pasal penghalangan terhadap Kongres. Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPR AS akan memberikan suaranya terhadap pasal yang diajukan tersebut pekan depan, menjelang sidang di Senat AS.

Sementara itu, CNN mengatakan rencana pasal ketiga terkait penghalangan terhadap keadilan masih diperdebatkan untuk dikenakan terhadap Trump. Sumber-sumber tersebut memperingatkan bahwa rencana pasal-pasal tersebut masih dalam proses finalisasi.

Pada sidang pemakzulan Trump Senin (9/12) kemarin, Demokrat mengatakan ada banyak bukti kuat bahwa Trump telah menyuap, menyalahgunakan kekuasaannya, dan menghambat jalannya penyelidikan.

"Upaya keras dan terus menerus Presiden Trump untuk memaksa negara asing membantunya menipu untuk memenangkan pemilu adalah bahaya yang jelas, dan menghadirkan bahaya bagi pemilu kita yang bebas, serta bagi keamanan nasional kita," ujar pengacara Demokrat, Daniel Goldman.

Baca juga: Pemakzulan Trump Masuki Minggu Krusial

Menghadapi pemungutan suara atas pemakzulan Trump yang semakin di depan mata, anggota DPR AS asal Partai Republik, Doug Collins, mengkritik pemakzulan Trump hanyalah langkah PR (public relations) yang baik Demokrat untuk pemilu presiden 2020 mendatang.

"Pemakzulan kelompok terfokus (focus group impeachment) mengatakan, kami tidak benar-benar bekerja dengan fakta-fakta yang baik, namun kami membutuhkan langkah PR,” tukas Collins, Senin (9/12).

"Semuanya politis. Di mana pelanggaran yang dapat dimakzulkan? Mengapa kita ada di sini?,” sambungnya.

Jalannya sidang sempat terganggu, manakala seorang pemrotes dikeluarkan dari ruang sidang setelah berteriak pada Ketua Komite Kehakiman DPR AS, Jerry Nadler, bahwa Nadler dan Demokrat melakukan pengkhianatan terhadap Presiden Trump dalam penyelidikan pemakzulan.

"Kami memilih Donald Trump (dan) orang AS muak dengan penipuan pemakzulan Anda. Trump tidak bersalah!" teriak pemrotes saat ia digiring keluar ruang sidang oleh polisi.

Adapun pengacara Demokrat lainnya, Barry Berke mengatakan ada bukti signifikan dari kesalahan yang diperbuat Trump. Ia kemudian memutar video kesaksian oleh para diplomat tinggi AS yang terlibat dengan Ukraina mendukung tuduhan yang dialamatkan terhadap Trump. Ia juga membeberkan rekaman Trump yang mengklaim ia memiliki hak untuk melakukan apa pun yang diinginkan sebagai presiden.

"Dalam skema untuk menekan Ukraina, orang yang menjadi pusat skema itu adalah Presiden Donald Trump," ujar Berke.

Membantah bukti-bukti tersebut, Pengacara Republik, Stephen Castor, mengatakan Demokrat menyerang Trump dengan tuduhan pemakzulan karena kebijakan Trump yang tidak mereka setujui. Ia juga menyebut permintaan Trump kepada Ukraina untuk menyelidiki putra Joe Biden, Hunter Biden, yang bertugas di dewan perusahaan energi Ukraina bukanlah untuk kepentingan politik pribadi Trump melainkan untuk kepentingan AS.

"Demokrat terobsesi untuk memakzulkan presiden," tukas Castor.

Menolak argumen tersebut, Demokrat kemudian mencatat bahwa Trump telah menghalangi penasihat puncaknya bersaksi dan menolak untuk menyerahkan catatan Gedung Putih. Demokrat berencana untuk mendorong digelarnya pemungutan suara terhadap pasal resmi pemakzulan Trump di DPR AS sebelum akhir tahun. Bila Trump berhasil dimakzulkan DPR AS yang dikuasai Demokrat, Trump akan menghadap Senat AS yang dikuasai Republik pada Januari mendatang.

Sebelumnya, Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina untuk melakukan penyelidikan terhadap mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, yang merupakan pesaing utamanya dalam Pemilu Presiden AS 2020 mendatang. Trump juga mendesak Ukraina untuk menyelidiki tuduhan bahwa pemerintah Ukraina telah membantu Demokrat memenangi Pemilu AS 2016 lalu. (afp/OL-4)