Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
MILITER Tiongkok merils sebuah video propaganda yang memperlihatkan latihan pasukan bersenjata untuk menghadapi aksi huru-hara massa.
Video yang disebarkan lewat akun media sosial Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) itu disinyalir sebagai peringatan terselubung terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.
Video berdurasi tiga menit yang dilansir pada rabu (31/7) itu seakan menyatakan kepercayaan diri dan kemampuan Tiongkok untuk menjaga keamanan di kota semi-otonom tersebut.
Video itu menampilkan jajaran tank PLA, helikopter tempur, peluncur roket, dan perangkat keras militer lainnya. Video itu juga memperlihatkan pasukan bersenjata lengkap yang melakukan latihan antiteror.
Video tersebut juga menampilkan latihan "anti huru hara". Para tentara bersenjata, kendaraa lapis baja, dan meriam air digunakan untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa.
Baca juga : Hong Kong Adili Demonstran Prodemokrasi
"Semua konsekuensi adalah risiko Anda sendiri," teriak seorang tentara melalui pengeras suara. Ia meneriakkan kata-kata itu dalam bahasa Kanton, yakni bahasa yang digunakan di Hong Kong dan bukan bahasa Mandarin di daratan Tiongkok.
Pasukan PLA kemudian terlihat mengenakan helm, membawa perisai panjang, berbaris dengan tongkat, meletakkan barikade kawat berduri, dan menggunakan senapan serbu.
Seorang petugas juga terlihat memegang bendera merah yang bertuliskan: "Peringatan, hentikan serangan atau kami menggunakan kekuatan.”
Latihan berakhir dengan adegan pasukan bersenjata mengawal pengunjuk rasa yang tangannya terikat di belakang. Mereka dibawa ke daerah-daerah yang bertuliskan "titik-titik penahanan".
Rilis video itu bertepatan dengan pengadilan puluhan orang yang didakwa terlibat kerusuhan dalam protes antipemerintah selama akhir pekan kemarin di Hong Kong.
Demonstrasi di Hong Kong dimulai dua bulan lalu. Saat itu banyak orang turun ke jalan untuk menghentikan upaya pemerintah memperkenalkan rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke daratan Tiongkok.
Protes berkembang menjadi gerakan massa untuk reformasi demokratis dan mengakhiri erosi kebebasan. Ini merupakan tantangan paling signifikan terhadap pemerintahan Beijing sejak penyerahan Hong Kong dari Inggris pada 1997.
Baca juga : Ketegangan di Hong Kong Kembali Meningkat
Beijing telah memperingatkan pemerintah Hong Kong untuk menangani kerusuhan.
Selasa (30/7) lalu, juru bicara kantor kabinet tingkat Hong Kong dan Makau, Yang Guang, meningkatkan peringatan kepada para demonstran.
“Tidak ada masyarakat yang beradab atau masyarakat hukum yang akan mentolerir kekerasan yang merajalela," katanya kepada wartawan di Beijing.
Sementara itu, keterangan di video yang beredar kemarin memperkuat misi intinya.
"Kami percaya diri dan mampu mempertahankan kedaulatan nasional, keselamatan, kepentingan pembangunan, dan menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong dalam jangka panjang.” (channelnewsasia/OL-7)
Pada gim pembuka, mereka terus berada di bawah tekanan pasangan Hong Kong hingga tertinggal 9-11 pada interval.
Pemerintah Tiongkok menjadikan Pulau Hainan sebagai kawasan perdagangan bebas terbesar dengan proyek senilai Rp1.800 triliun yang disebut sebagai Hong Kong baru. Investor menyambut positif
PEMERINTAH Tiongkok resmi membuka ekonominya dengan membangun Pulau Hainan sebagai kawasan perdagangan bebas terbesar. Proyek senilai US$113 miliar atau disebut Hong Kong baru
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong mengonfirmasi bahwa 129 warga negara Indonesia (WNI) berhasil selamat dari peristiwa kebakaran.
Otoritas Hong Kong memerintahkan pelepasan jaring scaffolding setelah kebakaran di Wang Fuk Court menewaskan 159 orang.
PEMIMPIN Hong Kong, John Lee, Selasa (2/12), mengumumkan pembentukan komite independen yang dipimpin hakim untuk menyelidiki penyebab tragedi kebakaran di Apartemen Wang Fuk Court.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved