Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
GELOMBANG protes yang melibatkan puluhan ribu orang melumpuhkan wilayah Hong Kong, kemarin. Para pengunjuk rasa menghalangi sejumlah jalan utama sebagai bentuk perlawanan terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi ke Tiongkok.
Mayoritas demonstran merupakan kalangan muda dan mahasiswa. Mereka yang kompak berpakaian hitam mengepung sejumlah kantor pemerintah dan membuat lalu lintas terhambat. Tuntutan utama ialah pemerintah Hong Kong segera membatalkan rencana kebijakan yang didukung 'Negeri Tirai Bambu'.
Barisan polisi antihuru-hara terlihat jauh lebih sedikit daripada jumlah peng-unjuk rasa. Kebanyakan dari petugas kepolisian mengenakan topeng, helm, dan kacamata besar. Mereka bersiaga beberapa jam sebelum terjadi perundingan di dewan legislatif kota.
Jelang siang, kerumunan massa terus membengkak. Para pejabat dewan legislatif menyatakan akan menunda pembacaan kedua dari RUU ke waktu yang ditentukan selanjutnya. Dalam peristiwa yang menggemakan gerakan Occupy pada 2014, massa terus membanjiri sejumlah jalan utama dan persimpangan di jantung kota. Beberapa pengunjuk rasa sengaja melompat keluar menghentikan mobil di tengah salah satu jalan utama untuk membuat penghalang.
Petugas kepolisian pun menggunakan meriam air dan semprotan merica untuk menghalangi pengunjuk rasa memasuki gedung Dewan Legislatif Hong Kong. Mereka juga memberi peringatan kepada para demonstran bahwa petugas siap menggunakan kekuatan.
Pada Minggu lalu, organisator demonstrasi massal menyatakan lebih dari satu juta warga keberatan terhadap RUU yang digulirkan pemerintah. Rencana kebijakan tersebut memungkinkan Hong Kong untuk mengirim tersangka ke yurisdiksi lain di seluruh dunia, termasuk Tiongkok. Akan tetapi, jumlah catatan itu gagal memengaruhi pimpinan eksekutif pro-Beijing, Carrie Lam, yang menolak seruan untuk menarik RUU.
Banyak penentang khawatir aturan hukum akan melibatkan sejumlah pihak di pengadilan daratan yang buram. Itu membuat warga Hong Kong rentan terhadap sistem peradilan yang bertindak atas perintah Partai Komunis Tiongkok.
Lebih dari 100 perusahaan Hong Kong bertekad untuk tutup pada Rabu waktu setempat sebagai tanda solidaritas dengan pengunjuk rasa. Serikat mahasiswa utama di kota mengumumkan mereka akan memboikot kelas demi berpartisipasi dalam demonstrasi.
Sejumlah serikat pekerja terkemuka lain dari sektor transportasi, pekerjaan sosial, dan pengajaran mendorong anggota mereka terlibat dalam unjuk rasa. Begitu pula dengan serikat pengemudi bus yang mendukung gerakan protes.
"Pemerintah telah memaksa warga untuk memperluas tindakan mereka. Jadi, saya pikir perjuangan kali ini akan menjadi panas," seru Lau Ka Chun, salah satu demonstran. (AFP/Tes/X-6)
Saham MSIN milik Hary Tanoe melonjak 62% dalam sepekan dipicu isu dual listing di Bursa Hong Kong. Simak fakta dan klarifikasi manajemen di sini.
Taipan media Jimmy Lai dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan keamanan nasional. Dunia internasional kini menanti langkah Donald Trump.
Pada gim pembuka, mereka terus berada di bawah tekanan pasangan Hong Kong hingga tertinggal 9-11 pada interval.
Pemerintah Tiongkok menjadikan Pulau Hainan sebagai kawasan perdagangan bebas terbesar dengan proyek senilai Rp1.800 triliun yang disebut sebagai Hong Kong baru. Investor menyambut positif
PEMERINTAH Tiongkok resmi membuka ekonominya dengan membangun Pulau Hainan sebagai kawasan perdagangan bebas terbesar. Proyek senilai US$113 miliar atau disebut Hong Kong baru
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong mengonfirmasi bahwa 129 warga negara Indonesia (WNI) berhasil selamat dari peristiwa kebakaran.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved