Wapres Minta Nota Kesepahaman tak Sebatas Seremoni belaka

HARI kedua lawatan resmi Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Beijing, Tiongkok diisi dengan menghadiri forum bisnis sekaloigus menyaksikan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dan investasi dari sejumlah perusahaan Indonesia dan Tiongkok.

Setidaknya terdapat 23 penandatanganan MoU kerja sama dan investasi yang ditandatangani. Dari ke-23 nota kesepahaman tersebut setidaknya terdapat komitmen investasi total senilai 14,215 miliar dolar Amerika Serikat/

Jusuf Kalla mengingatkan kepada para pengusaha agar MoU tersebut dapat direalisasikan dan tidak hanya berhenti di kegiatan seremonial semata. Menurut Wapres, MoU yang ditandatangani nantinya harus dilaksanakan secara baik dan konsisten dalam bentuk kerja sama bisnis (B to B).

Jusuf Kalla pun menilai dalam kaitan hubungan dengan Tiongkok kedepannya, kedua negara akan mengedepankan kerja sama B to B dibandingkan antar pemerintah (G to G). Menurut Jusuf Kalla hubungan B to B merupakan masa depan dalam hubungan investasi.

"Hubungan Indonesia dan Tiongkok kedepannya akan lebih banyak hubungan B to B dari pada G to G karena merupakan hubungan yang lebih baik karena berlandaskan people to people sehingga akan lebih baik lagi untuk jangka panjang," tutur Jusuf Kalla.

Baca juga : Dorong Investasi, JK Bertemu CEO Tiongkok

Jusuf Kalla mengungkapkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok sebetulnya sudah terjalin sejak ratusan tahun lalu, yakni sejak era perdagangan rempah kuno seperti era laksamana Ceng Ho ke Indonesia.

Perdagangan saat ini menurutnya hanya keberlanjutan dari hubungan yang sudah lama tersebut dengan perdagangan dan investasi lebih besar dari sebelumnya.

Lebih lanjut Jusuf Kalla menilai pihak Tiongkok sangat serius dalam menjalankan Belt and Road Initiative (BRI). Keseriusan yang sama dirinya lihat juga ada pada negara negara yang hadir pada pembukaan KTT BRI II, Jumat (26/4).

"Semua serius dan semua sepakat untuk mengikuti dengan pertimbangan terkait ownershipnya serta saling menguntungkan kedua belah pihak dan bagaimana mengembangkan ekonomi lokal secara bersama sama," tutur Jusuf Kalla.

Sebelumnya dalam pidato pembukaan KTT BRI II, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan dalam BRI nantinya hukum dan aturan dari negara peserta BRI tetap di hormati dan dihargai. P

ihaknya juga akan memberikan prioritas dalam pengentasan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.

"Kerja sama BRI akan memberikan keuntungan yang sebaik mungkin kepada negara peserta dan berkontribusi kepada pembangunan sosial dan pengembangan ekonominya. Kita juga harus memastikan keberlangsungan komersial dan fisik dari seluruh project sehingga dapat tercapai tujuan utama sebagaimana rencana," terang Xi dalam pidato pembukaan KTT BRI II.

Dalam pidatonya Xi juga menegaskan bahwa kerja sama BRI tersebut bukan bersifat ekslusif. Namun hubungannya lebih kepda inklusif dan terbuka dengan menempatkan semua negara sejajar untuk berusaha mencapai tujuan bersama.

Ia menekankan Tiongkok tidak mencari surplus perdagangan dan pihaknya tidak keberatan mengimport produk produk agrikultur dan jasa untuk menyeimbangkan neraca dagang. Untuk itu pihaknya akan membuat sistem ekonomi yang lebih terbuka dengan mengurangi tarif dan menurunkan non tarif barier untuk produk produk impor serta mengurangi subsidi untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif. (Dro)