Kamis 31 Januari 2019, 19:08 WIB

Insiden Benny Wenda, Indonesia Kirim Nota Protes Ke Vanuatu

Antara | Internasional
Insiden Benny Wenda, Indonesia Kirim Nota Protes Ke Vanuatu

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

 

u

PEMERINTAH Indonesia telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Vanuatu, karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

"Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara," kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis (31/1).

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Baca juga : Indonesia Kecam Langkah Manipulatif Vanuatu

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa dibawah Pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Benny kemudian mengatakan satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya.  

"Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan 'fake news'," tegas Menlu Retno.

Menlu menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

"Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan danintegritas wilayah Indonesia," katanya (Ant/Ol-8)

Baca Juga

AFP/Alexander NEMENOV

Rusia Catat Rekor Kematian Harian Akibat Covid -19

👤Nur AivanniĀ  🕔Rabu 20 Oktober 2021, 19:09 WIB
Negara tersebut mencatat 34.074 kasus baru akibat virus korona, menurut penghitungan...
AFP.

Perubahan Iklim Dituding sebagai Penyebab Banjir India dan Nepal

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 18:59 WIB
Para ahli mengatakan bahwa mereka merupakan korban dari cuaca yang semakin tidak terduga dan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir di Asia...
Chris DELMAS / AFP

Facebook Diminta Hentikan Proyek Mata Uang Kripto

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 17:53 WIB
Facebook pada 2019 lalu mengumumkan rencana proyek mata uang kripto, namun, dengan segera ditentang legislator di berbagai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya