Validasi Data PBI BPJS Kesehatan Mendadak, DPR Nyawa Manusia Dipertaruhkan

KEBIJAKAN administratif berupa pembaruan dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menuai kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa proses validasi peserta PBI JKN tersebut tidak boleh dilakukan secara mendadak, terutama bagi pasien yang menderita penyakit kronis.

Menurut Heru, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh rakyat. Hal ini menjadi sangat krusial bagi kelompok masyarakat rentan yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada jaminan sosial kesehatan dari pemerintah.

"Ketika akses itu terputus hanya karena persoalan administrasi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar data, tetapi nyawa manusia," kata Heru di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Administrasi vs Nyawa Manusia

Heru mengingatkan bahwa kesalahan atau keterlambatan administratif dalam sistem jaminan kesehatan bisa berdampak fatal. Ia menekankan bahwa dalam urusan kesehatan, yang dipertaruhkan bukan sekadar akurasi data, melainkan nyawa manusia.

Sebagai contoh nyata, pasien gagal ginjal kronis tidak memiliki pilihan selain menjalani prosedur hemodialisa atau cuci darah secara rutin. Jika akses kepesertaan PBI terputus tiba-tiba, pasien tersebut akan kehilangan akses medis yang bersifat vital untuk bertahan hidup.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena hemodialisa merupakan layanan medis rutin yang tidak dapat ditunda tanpa risiko fatal bagi keselamatan jiwa pasien.

Desakan Reaktivasi Cepat dan Masa Tenggang

Menyikapi laporan mengenai terhentinya layanan cuci darah bagi ratusan pasien akibat penonaktifan PBI, Heru meminta langkah konkret dari instansi terkait. Ia mendesak BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan mekanisme darurat.

Mekanisme ini berupa reaktivasi cepat bagi pasien dengan penyakit katastropik seperti gagal ginjal, kanker, dan talasemia. Selain itu, Heru mengusulkan adanya masa tenggang kebijakan agar verifikasi data tetap berjalan tanpa menghentikan pelayanan medis yang sedang berlangsung.

Komitmen Pengawasan Komisi IX

Persoalan penonaktifan kepesertaan yang berulang ini menjadi catatan serius bagi legislatif. Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar sistem jaminan kesehatan nasional benar-benar berpihak pada nilai kemanusiaan.

Heru mengingatkan bahwa sistem jaminan kesehatan harus memiliki empati. Negara diharapkan tidak kalah cepat dari perkembangan penyakit dan tidak membiarkan warga kehilangan hak hidupnya hanya karena hambatan birokrasi dan administratif.