BGN Fokus Tingkatkan Kualitas Program MBG lewat Akreditasi SPPG di 2026

BADAN Gizi Nasional (BGN) menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan setelah capaian perluasan penerima manfaat dinilai telah menunjukkan hasil signifikan sepanjang 2025.

“Di tahun 2026 kualitas adalah tujuan utama Badan Gizi Nasional. Dari segi penerima manfaat makan bergizi, kita sudah bisa melihat penerima manfaatnya,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam agenda rapat dengar pendapat Komisi IX dengan BGN, Selasa (20/1). 

Dadan menyebut, akreditasi SPPG dan sertifikasi SPPG akan menjadi instrumen untuk memastikan mutu layanan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta konsistensi penerapan standar operasional prosedur di lapangan. 

Baca juga : DPR Sebut Sudah Berkali-kali Menagih Perpres MBG Turun

Dalam skema tersebut, SPPG akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualitas, mulai dari unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, hingga baik dengan nilai C. SPPG yang belum memenuhi standar akan didorong untuk melakukan perbaikan agar dapat terakreditasi.

“Ini sekaligus menyampaikan bahwa di tahun 2026 kualitas adalah tujuan utama Badan Gizi Nasional,” kata dia. 

Upaya peningkatan kualitas ini juga didorong oleh evaluasi terhadap kejadian keamanan pangan sepanjang 2025. BGN mencatat puncak kejadian gangguan kesehatan terjadi pada Oktober 2025 dengan 85 kasus, kemudian menurun menjadi 40 kasus pada November dan 12 kasus pada Desember. Pada Januari 2026 tercatat 10 kejadian. Penurunan tersebut dinilai menunjukkan perbaikan penerapan SOP seiring bertambahnya jumlah SPPG.

Baca juga : Komisi IX Minta SPPG Penuhi Sertifikasi sebelum Layani Program MBG

“Dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan, kasus kejadian justru menurun. Ini menunjukkan bahwa aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 32% SPPG telah memenuhi standar laik higiene sanitasi. BGN menargetkan angka tersebut terus meningkat seiring pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi secara bertahap di seluruh Indonesia.

Selain aspek keamanan pangan, peningkatan kualitas layanan juga mencakup penguatan sumber daya manusia, tata kelola, serta pengawasan. Dadan menyatakan akreditasi akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG, termasuk dalam pengelolaan bahan baku, operasional dapur, dan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Program MBG sendiri hingga pertengahan Januari 2026 telah menjangkau sekitar 58,3 juta penerima manfaat melalui lebih dari 21 ribu SPPG di berbagai wilayah. Pada 2026, BGN menargetkan cakupan penerima manfaat meningkat hingga 82,9 juta orang, seiring ekspansi SPPG di wilayah aglomerasi dan daerah terpencil.

“Dari sisi jumlah kita sudah mengejar, sekarang fokus kita adalah kualitas layanan agar intervensi gizi benar-benar memberikan dampak bagi hak anak Indonesia,” pungkas Dadan. (H-3)