Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU tahun berjalan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya fokus pada perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat telah melibatkan lebih dari 46 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok program tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa puluhan ribu pelaku usaha tersebut kini berperan vital sebagai pemasok bahan baku bagi 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit layanan ini telah tersebar merata di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
"Sebanyak 46 ribu lebih UMKM telah beroperasi sebagai pemasok bahan baku dapur SPPG. Kolaborasi ini menciptakan rantai pasok pangan yang berkelanjutan, memberdayakan usaha kecil, dan memastikan bahan makanan berkualitas sampai ke tangan penerima manfaat," ujar Dadan dilansir dari Antara, Selasa (6/1).
Selain menggerakkan sektor UMKM, operasional dapur gizi juga berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dadan merinci, sebanyak 780 ribu tenaga kerja lokal telah terserap untuk mendukung kelancaran program ini, mulai dari proses persiapan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan ke penerima.
Kehadiran belasan ribu SPPG dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat di sektor pangan melalui pemberdayaan lokal.
Hingga awal 2026, BGN mencatat program MBG telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat. Dadan menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul.
"Program ini sangat mendukung tumbuh kembang balita dan anak sekolah, menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta mencegah stunting sebagai fondasi mewujudkan generasi emas 2045," pungkasnya. (Ant/Z-10)
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan langsung petani dengan dapur MBG.
Dadan mengatakan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk program MBG mencapai Rp55,2 triliun.
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Dadan mengatakan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk program MBG mencapai Rp55,2 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan program MBG menjangkau 55,1 juta siswa dengan klaim sukses 99,99%. Namun, Komisi IX DPR menyoroti temuan serius terkait menu berpengawet dan susu impor.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 bergulir serentak pada 8 Januari tanpa penundaan, didukung 19 ribu satuan pelayanan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berlanjut selama masa libur sekolah Desember 2025 hingga awal Januari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved