Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung capaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. DAS tidak hanya dipahami sebagai alur sungai semata, tetapi mencakup satu kesatuan bentang alam tempat manusia, hutan, lahan, dan berbagai ekosistem saling berinteraksi. Isu strategis tersebut mengemuka dalam diskusi Enviro Talk bertema DAS Tak Kenal Maka Tak Sayang.
Pemerhati lingkungan Eka Sugiri menjelaskan bahwa DAS merupakan wilayah bentang alam yang dibatasi punggung gunung dan perbukitan, menjadi tempat air hujan jatuh, mengalir, meresap, hingga akhirnya bermuara ke laut. Namun menurutnya, DAS tidak sekadar sistem hidrologi, melainkan ruang hidup besar yang menaungi aktivitas kehutanan, pertanian, perkebunan, permukiman, hingga pembangunan infrastruktur.
“DAS itu bukan sekadar bentang alam, tetapi rumah besar bagi kita semua. Di dalamnya ada kehutanan, pertanian, perkebunan, permukiman, hingga infrastruktur. Semua aktivitas itu berlangsung dalam satu sistem yang saling berinteraksi,” ujar Eka.
Ia menegaskan, karena DAS sering melintasi batas administratif, maka pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus memiliki visi bersama. Dalam kaitannya dengan target FOLU Net Sink 2030, Eka menekankan bahwa seluruh program, termasuk rehabilitasi lahan dan pengendalian bencana, harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan DAS yang terpadu. Pendekatan ini memastikan upaya penyerapan karbon, pengendalian banjir, dan pencegahan longsor berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kalau kita tinggal di satu DAS, mimpi kita harus sama. Kalau mimpi berbeda-beda dalam satu rumah yang sama, hasilnya tidak akan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin, menegaskan bahwa pengelolaan DAS harus dilihat sebagai pengelolaan sistem besar yang mencakup subsistem ekologis sekaligus sosial. Karena itu, pengelolaan DAS sangat erat kaitannya dengan perencanaan ruang wilayah.
“Selama ini masih ada anggapan bahwa DAS itu hanya kiri dan kanan sungai. Padahal seluruh bentang alam di dalamnya adalah bagian dari DAS. Ini adalah satu ekosistem besar,” kata Zainal.
Ia menjelaskan, pemerintah menempatkan konservasi dan rehabilitasi hutan serta lahan sebagai pintu masuk utama menuju FOLU Net Sink 2030, agar keanekaragaman hayati terjaga dan risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan.
Menurut Zainal, pengelolaan DAS dilakukan secara kolaboratif melalui Forum DAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Forum ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RP-DAS). Tantangan terbesar, katanya, bukan hanya teknis, tetapi juga sosial, karena menyangkut berbagai kepentingan di dalam satu bentang alam. “Pengelolaan DAS tidak bisa hanya mengelola lahannya, tetapi juga mengelola masyarakat yang berada di dalamnya. Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, peran generasi muda dan edukasi sejak dini juga ditekankan sebagai upaya membangun kesadaran publik tentang dampak aktivitas manusia terhadap kondisi DAS. Pemerintah mendorong peningkatan literasi DAS melalui pendidikan formal serta partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Pada akhirnya, kedua narasumber sepakat bahwa keberlanjutan DAS akan menentukan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan sekaligus menjadi faktor penting keberhasilan agenda iklim nasional dan target FOLU Net Sink 2030. (E-3)
Pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diwaspadai terjadi potensi banjir rob. Kondisi itu menyusul peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
Senin (19/1) banjir di Kota Pekalongan meluas dari sebelumnya melanda 2 Kecamatan, kini telah merendam ribuanvrunah di 5 kecamatan yakni Wiradesa, Tirto, Sragi, Siwalan, dan Wonokerto.
Jasad korban ditemukan oleh petugas gabungan di Kali Cilincing, Jakarta Utara, pada Minggu (18/1) sore.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, curah hujan di wilayah Jakarta, akhir pekan lalu, sudah masuk dalam kategori ekstrem sehingga menyebabkan banjir
AKIBAT terdampak banjir, KAI Daop 8 Surabaya menerapkan rekayasa operasi perjalanan kereta api, salah satunya dengan kembali membatalkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh hari ini.
Permintaan modifikasi cuaca tersebut didasari kekhawatiran banjir akan meluas di empat kecamatan di Kota Pekalongan.
Barita menjelaskan penyidikan terhadap perusahaan itu mengacu pada 3 faktor: ada izin usaha dan sesuai dengan perizinan, ada izin tetapi praktik usaha tidak sesuai perizinan
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pada Rabu (7/1) siang.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan bahwa kayu-kayu besar yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya,
Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir bandang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved