Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIRI firma analitik big data Evello, Dudy Rudianto menyampaikan bahwa penyerahan uang Rp6,6 triliun oleh satgas PKH ke negara sudah ditonton oleh masyarakat melalui paltform Tiktok hingga 54 juta kali.
“Interaksi yang tercipta mencapai 1,9 juta kali yang menunjukkan besarnya animo publik melalui platform Tiktok” terang Dudy.
Dukungan itu juga terlihat dari semangat warga Tiktok Indonesia untuk menyebarkan video-video tiktok ke berbagai platform. Dari analitik ini, ditemukan total sebaran video keberhasilan Satgas PKH dari tiktok berbagai platform mencapai 212 ribu.
“Selain besarnya sebaran, Evello juga melihat adanya temuan menarik yaitu sebaran dari Tiktok ke Whatsapp mencapai 21 ribu dan bahkan warga Tiktok juga ramai mengunduh video-video Tiktok tentang kerja Satgas PKH sebanyak 44 ribu unduhan” terangnya lebih lanjut.
Warga Tiktok juga ramai berkomentar tentang keberhasilan ini. Jumlah percakapan kata Dudy mencapai 93 ribu komentar dengan beragam topik.
Dari pendalam terhadap interaksi yang ada, Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan, baik terhadap Presiden Prabowo dan Satgas PKH. “Pada kelompok percakapan ini, tak jarang mereka memanggil Jaksa Agung dengan sebutan sebagai Mas Adam” terang Dudy lebih lanjut.
Dari 65% percakapan positif tersebut, sebanyak 15% bahkan meminta agar Presiden dan Satgas PKH menghukum siapa saja orang-orang yang berada dibalik korporasi tersebut. “Mereka bahkan meminta agar Satgas PKH membuka terang-benderang siapa saja orang dibalik uang yang disita tersebut” kata Dudy.
Ketika ditanya tentang topik percakapan lainnya, Dudy menjelaskan sebanyak 20% percakapan mengarah pada hubungan bencana ekologis dari kerusakan lingkungan dan desakan agar uangnya digunakan untuk membantu korban bencana di Sumatra. Kelompok pada percakapan ini bahkan menyebutkan jika uang 6,6 triliun belum sebanding dengan jatuhnya korban akibat bencana ekologis.
Tak hanya percakapan positif, Evello juga menemukan 15% cenderung negatif dan netral. “Salah satu percakapan negatif adalah tumpukan uang yang dinilai sebagai gimik, dan harapan agar uang disita dapat digunakan untuk perbaikan ekonomi rakyat kecil” terang Dudy lebih lanjut. (H-2)
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved