Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok berhasil merepatriasi empat individu orangutan korban perdagangan ilegal satwa liar dari Thailand ke Indonesia. Keempat orangutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (23/12) pukul 17.30 WIB, menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-867.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan keprihatinan mendalam akibat masih maraknya kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara. Ia menegaskan perlunya penguatan kerja sama dan sinergi antar kementerian serta lembaga untuk mencegah kejahatan serupa terulang.
“Saya terpukul dan merasa sedih karena kejahatan jual beli satwa liar masih terus terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan sinergi antarkementerian dan lembaga untuk menjaga perbatasan kita agar kejahatan ini tidak terulang,” ujar Raja Juli Antoni.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi hutan Sumatra sebagai habitat alami orangutan yang masih menghadapi berbagai tekanan lingkungan. Menurutnya, proses repatriasi ini menjadi pengingat bagi Kemenhut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya perlindungan hutan.
“Kesedihan kedua adalah kondisi hutan Sumatra yang belum sepenuhnya baik akibat bencana dan tekanan lainnya. Repatriasi ini menjadi pengingat bagi Kemenhut untuk melakukan evaluasi komprehensif dan memastikan hutan dapat dijaga sebaik-baiknya, sehingga orangutan dapat tetap hidup aman di habitat alaminya,” tambahnya.
Pemulangan empat orangutan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan melestarikan satwa liar dilindungi. Dukungan Garuda Indonesia dalam proses repatriasi juga dinilai mencerminkan peran aktif dunia usaha dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati nasional.
Penyerahan orangutan dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Thailand kepada Pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, pada 23 Desember 2025. Selama penerbangan, orangutan ditempatkan dalam kandang khusus sesuai standar International Air Transport Association (IATA) dan didampingi dokter hewan untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terpantau.
Keempat individu tersebut merupakan hasil sitaan otoritas Thailand dari kasus perdagangan ilegal satwa liar yang digagalkan pada Januari dan Mei 2025. Saat disita, usia orangutan diperkirakan masih di bawah satu bulan dan selanjutnya dirawat di Khao Pratubchang Wildlife Rescue Centre, Provinsi Ratchaburi, Thailand, sebagai barang bukti oleh Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (DNP) Thailand.
Berdasarkan hasil identifikasi fisik dan uji DNA, empat orangutan tersebut terdiri dari tiga individu orangutan Sumatera (Pongo abelii), yakni dua jantan dan satu betina, serta satu individu betina orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Hasil pemeriksaan menunjukkan keempatnya masih memiliki peluang besar untuk menjalani proses rehabilitasi.
Selanjutnya, orangutan akan dititiprawatkan di Pusat Rehabilitasi Sumatran Rescue Alliance (SRA) di Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya. Menteri Kehutanan berharap keempat individu tersebut dapat segera diterbangkan ke Medan dan menjalani rehabilitasi hingga akhirnya kembali ke hutan Sumatera sebagai rumah sejatinya.
Repatriasi ini merupakan hasil sinergi Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Hewan Kementerian Pertanian, Garuda Indonesia, serta Centre for Orangutan Protection dalam upaya pelestarian satwa liar dilindungi di Indonesia.(M-2)
WALHI dan Satya Bumi juga melakukan aksi kreatif untuk menarik perhatian publik agar ikut mendukung gerakan penyelamatan Orangutan Tapanuli dan Biodiversitas di Ekosistem Batang Toru.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan RI bersama Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat (small grant) periode keempat senilai Rp7 miliar untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved