Kerugian Bencana Iklim Global 2025 Tembus Rp1.800 Triliun

TOTAL kerugian ekonomi dari sepuluh bencana iklim terbesar di dunia sepanjang 2025 diperkirakan melampaui US$120 miliar atau setara lebih dari Rp1.800 triliun. Angka ini menempatkan 2025 sebagai salah satu tahun dengan biaya dampak iklim tertinggi dalam sejarah.

Fakta tersebut terungkap dalam laporan terbaru Christian Aid berjudul “Counting the Cost 2025: A Year of Climate Breakdown”. Laporan ini mencatat bahwa bencana-bencana besar yang terjadi sepanjang tahun tidak dapat lagi dipandang sebagai kejadian alam semata, melainkan berkaitan erat dengan krisis iklim akibat aktivitas manusia.

Bencana dengan kerugian terbesar terjadi di California, Amerika Serikat, akibat kebakaran hebat yang menelan kerugian hingga US$60 miliar dan menyebabkan lebih dari 400 orang meninggal dunia. Di peringkat kedua, siklon dan banjir yang melanda Asia Tenggara dan Asia Selatan pada November lalu, termasuk Indonesia, menyebabkan kerugian sekitar US$25 miliar dan menewaskan lebih dari 1.750 orang di Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, dan Malaysia. Sementara itu, banjir musiman di China pada periode Juni hingga Agustus menempati posisi ketiga dengan kerugian mencapai US$11,7 miliar dan menelan lebih dari 30 korban jiwa.

Baca juga : Pakar Bencana UGM: Multi-Bencana Sumatra Perlu Mekanisme Penanganan Khusus

Christian Aid menegaskan bahwa perubahan iklim berperan besar dalam meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana. Di California, pemanasan global meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi cuaca ekstrem pemicu kebakaran setidaknya 35 persen. 

Untuk kawasan Asia Tenggara, para ilmuwan mencatat bahwa perubahan iklim memperkuat intensitas badai, meningkatkan curah hujan secara drastis, dan memicu banjir mematikan. Perubahan iklim juga meningkatkan kemungkinan terjadinya topan dengan intensitas setara Topan Ragasa hingga 49 persen.

“Bencana iklim ini merupakan peringatan tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Bencana ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk adaptasi, khususnya di negara-negara Selatan, di mana sumber daya terbatas dan masyarakat sangat rentan terhadap guncangan iklim,” kata Patrick Watt, CEO Christian Aid, Selasa (23/12). 

Baca juga : 10 Fakta Tragedi Kebakaran Hong Kong, dari Respons Xi Jinping hingga Nasib WNI

Selain kerugian ekonomi langsung, wilayah-wilayah yang terdampak juga harus menanggung biaya rekonstruksi yang sangat besar. Untuk membenahi kerusakan akibat banjir parah di Sumatra, misalnya, diperkirakan dibutuhkan dana lebih dari US$3 miliar. Sementara di Sri Lanka, biaya pemulihan pascabencana diperkirakan mencapai US$6 hingga 7 miliar, angka yang dinilai sangat membebani negara berkembang.

Direktur Power Shift Africa, Mohamed Adow, menilai krisis iklim semakin menyingkap ketimpangan global. Ia menyebut, sementara negara-negara kaya menghitung kerugian finansial akibat bencana, jutaan orang di Afrika, Asia, dan Karibia justru kehilangan nyawa, rumah, dan masa depan mereka. 

Menurutnya, pada 2026 pemerintah dunia harus berhenti menutup mata dan mulai merespons dengan dukungan nyata bagi masyarakat di garis depan krisis iklim, melalui peningkatan pendanaan dan pengurangan emisi yang lebih cepat.

Pandangan serupa disampaikan Joanna Haigh, Profesor Emeritus Fisika Atmosfer di Imperial College London. Ia menegaskan bahwa bencana-bencana tersebut bukanlah bencana alam, melainkan konsekuensi yang tak terhindarkan dari perluasan penggunaan bahan bakar fosil dan penundaan keputusan politik. 

Meski biaya yang ditimbulkan mencapai miliaran dolar, beban terberat justru ditanggung oleh komunitas dengan sumber daya paling sedikit untuk pulih. Tanpa langkah segera untuk menekan emisi dan mendanai adaptasi iklim, penderitaan akibat krisis ini dipastikan akan terus berlanjut. (I-3)