Libur Sekolah, DPR Setuju MBG Tetap Berjalan

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan gizi anak.

Menurut Singgih, masa libur sekolah justru menjadi periode yang rawan terjadinya penurunan asupan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi. Karena itu, kebijakan penyediaan menu MBG selama libur sekolah patut diapresiasi.

Program MBG selama libur sekolah disalurkan dalam bentuk satu paket siap santap dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dua paket MBG kemasan yang dapat dibawa pulang. Paket tersebut berisi roti, telur, susu, dan buah yang disesuaikan dengan angka kecukupan gizi anak.

Baca juga : SPPG Mutiara Keraton Bogor Andalkan Bahan Lokal guna Dorong Ekonomi Petani

"Keberlanjutan MBG selama libur sekolah adalah bukti bahwa negara tidak boleh libur dalam melindungi hak dasar anak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak. Ini sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen nasional menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045," kata Singgih dalam keterangannya, Senin (22/12).

Ia menambahkan, persoalan gizi anak masih menjadi tantangan serius di tingkat nasional. Meski prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angkanya masih membutuhkan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang merupakan bagian dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8 persen. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi sehingga memerlukan upaya keras untuk mencapai target 2025 sebesar 18,8 persen, sekaligus menekan masalah gizi lain seperti gizi buruk (severe wasting) dan kurang gizi kronis, terutama di provinsi dengan kasus tertinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Baca juga : MBG di Padang Dialihkan untuk Masyarakat Terdampak Banjir Bandang

Dalam konteks tersebut, Singgih menekankan pentingnya akselerasi implementasi MBG di madrasah dan pesantren. Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat memandang pesantren sebagai ekosistem strategis dalam pembinaan generasi bangsa.

"Pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan sumber daya manusia. Program MBG harus dirancang adaptif untuk pesantren, baik dari sisi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2025, terdapat lebih dari 42.391 pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,3 juta orang di seluruh Indonesia. Dengan karakteristik asrama dan pengelolaan konsumsi yang terpusat, pesantren dinilai sebagai lokus yang sangat tepat dan strategis untuk implementasi program gizi berkelanjutan.

Untuk memperkuat pelaksanaan MBG di lingkungan madrasah dan pesantren, Singgih mendorong adanya sinergi dan integrasi data antara Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Agama. Integrasi tersebut diperlukan untuk memetakan data penerima MBG secara lebih akurat.

Data yang dimaksud mencakup jumlah santri, kondisi dapur, hingga kebutuhan gizi spesifik, sehingga penyaluran MBG dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Selain itu, Singgih juga mengusulkan perlunya model penyaluran MBG yang lebih adaptif sesuai dengan kultur dan kapasitas masing-masing pesantren dan madrasah. Menurutnya, selain paket kemasan, perlu dipertimbangkan pengembangan dapur pesantren yang didampingi oleh ahli gizi, didukung rantai pasok bahan pangan lokal, serta disertai edukasi gizi bagi pengelola dapur.

Dukungan terhadap MBG di sekolah-sekolah Kementerian Agama dan percepatan implementasinya di pesantren, lanjut Singgih, bukan sekadar program bantuan sosial. Lebih dari itu, program ini merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak atas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

"Kami di Komisi VIII akan terus mengawal agar anggaran dan pelaksanaan MBG ini tepat sasaran. Semangatnya satu: tidak boleh ada anak atau santri yang tertinggal dalam mendapatkan akses gizi berkualitas," pungkasnya.
(H-3)