Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) memperkuat penyidikan terhadap sejumlah pemegang hak atas tanah (PHAT) di Sumatra Utara yang diduga terlibat tindak pidana kehutanan. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap jaringan serta modus perusakan hutan yang berpotensi berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.
Dirjen Gakkumhut, Dwi Januanto Nugroho menegaskan, pengembangan perkara ini menunjukkan komitmen Ditjen Gakkum dalam menegakkan hukum kehutanan secara menyeluruh.
"Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum Kehutanan terus mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan para ahli dan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), guna memperkuat berkas penyidikan," ungkap Dwi dalam keterangan resmi, kemarin.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutana Kemenhut, Yazid Nurhuda menjelaskan, bahwa penyidikan awal telah dilakukan terhadap satu subjek hukum PHAT berinisial JAM yang diduga melakukan pemanenan hasil hutan tanpa izin. Pengembangan penyidikan juga menjangkau dua PHAT lainnya berinisial M dan AR. Terduga AR terindikasi melakukan penebangan di luar areal PHAT-nya. Citra satelit menunjukkan aktivitas penebangan di hulu Sungai Batangtoru seluas sekitar 33,04 hektare. Yazid menambahkan, terduga AR juga disinyalir melakukan pencucian kayu (timber laundering).
SURVEI DAMPAK BANJIR
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Task Force Supporting Penanggulangan Bencana melakukan survei dan pemetaan wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data spasial yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan bencana, baik pada fase tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
Periset BRIN, Firman Prawiradisastra mengatakan, timnya berjumlah enam orang dan dilengkapi dua unit drone dengan sensor LiDAR serta kamera beresolusi tinggi. “Survei difokuskan pada pemetaan dampak kerusakan akibat banjir, banjir bandang, dan longsor secara spasial,” ujar Firman, kemarin. (H-1)
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
HARAPAN baru mulai tumbuh di tengah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
Meskipun teknologi DNA telah menjadi standar global dalam forensik kehutanan, penerapannya di Indonesia hingga kini masih tergolong terbatas.
DM ditangkap saat tengah mengolah kayu menggunakan mesin chainsaw di Resort Air Sawan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, pada 21 Januari 2026.
SERUAN penetapan banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi bencana nasional masih terus digelorakan.
HARI Guru Nasional tahun ini tidak benar-benar berakhir pada seremoni dan ucapan terima kasih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved