Ribuan Sekolah di Sumatra Rusak akibat Banjir dan Longsor

Bencana Banjir dan longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh menimbulkan dampak serius terhadap sektor pendidikan, mulai kerusakan fasilitas sekolah hingga terganggunya proses pembelajaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ribuan satuan pendidikan terdampak, dengan pendataan yang masih terus berlangsung.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan, berdasarkan data sementara hingga 14 Desember pukul 17.00 WIB, jumlah satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai 3.274. Rinciannya meliputi PAUD 767, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM 23, Sekolah Luar Biasa 30, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan 86.

"Jumlah sekolah yang terdampak ini kami datanya masih on progress karena kami terima dari hasil rapat dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota," ujarnya saat menyampaikan laporan dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12). 

Baca juga : Mengurai Akar Masalah Banjir Sumatra: Sawit, Tambang, atau Kertas?

Selain jumlah sekolah, kerusakan sarana prasarana juga cukup besar. Total ruang kelas yang rusak tercatat sebanyak 6.431, disertai kerusakan lain sebanyak 3.489. Kerusakan tersebut mencakup laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, serta perangkat IFP yang sebelumnya telah dikirim ke sekolah-sekolah.

"Sampai saya ke beberapa kabupaten di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, IFP sudah sampai, hanya memang sebagiannya terendam oleh banjir sehingga tidak bisa lagi digunakan," kata Abdul Mu'ti. 

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas sanitasi dengan jumlah toilet rusak mencapai 3.420 unit. Dari sisi warga sekolah, siswa terdampak di tiga provinsi tercatat sebanyak 276.249 orang, sementara guru terdampak mencapai 25.936 orang. Kebutuhan darurat yang muncul antara lain 2.873 ruang kelas darurat, 141.335 school kit, dan 16.239 family kit.

Baca juga : Kemendikdasmen Percepat Pemulihan Pendidikan di Sekolah Terdampak Banjir dan Longsor di Sumut

Pemerintah telah menyalurkan bantuan barang berupa 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 pasang sepatu, 700 family kit, serta 65.000 eksemplar buku teks dan nonteks. Dari sisi pendanaan, bantuan tunai sebesar Rp21,1 miliar disalurkan dari anggaran existing, ditambah Rp18,53 miliar dari anggaran revisi.

Selain itu, Kemendikdasmen menyiapkan tunjangan khusus guru di daerah bencana sebesar Rp35 miliar. "Sebanyak 16.500 guru menerima bantuan masing-masing Rp2.000.000 per guru dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025," terang Abdul Mu'ti.

Di tengah bencana Sumatra itu, proses pembelajaran mulai berjalan bertahap. Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, pembelajaran terlaksana sebagian di 15 daerah dan penuh di Pidie, Subulussalam, serta Lhokseumawe. 

Di Sumatra Barat, seluruh daerah sudah mulai melaksanakan pembelajaran kecuali 93 sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025. Sementara di Sumatra Utara, 13 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah melaksanakan pembelajaran penuh.

Untuk menjaga keberlanjutan pendidikan, Kemendikdasmen menyiapkan skenario kurikulum khusus penanggulangan dampak bencana. Pada masa tanggap darurat 0-3 bulan, kurikulum disesuaikan menjadi minimum esensial yang berfokus pada literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta mitigasi bencana.

"Kurikulum disederhanakan dan asesmen dibuat sangat sederhana, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid," kata Abdul Mu'ti.

Pada tahap pemulihan dini hingga lanjutan, pemerintah menyiapkan kurikulum adaptif berbasis krisis, program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi, serta sistem asesmen transisi berbasis portofolio, hingga integrasi permanen pendidikan kebencanaan dalam jangka 1-3 tahun ke depan. (E-3)