Kemenbud Berupaya agar Warisan Budaya tetap Lestari Pascabencana Sumatra

KEMENTERIAN Kebudayaan (Kemenbud) sedang mendata cagar budaya dan museum yang mengalami kerusakan akibat bencana alam di wilayah Pulau Sumatra di akhir November 2025. Pendataan ini menjadi pijakan awal dalam menyusun langkah rehabilitasi serta perlindungan warisan budaya.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan, jumlah situs budaya yang terdampak terus mengalami peningkatan seiring masuknya laporan dari daerah. "Pada tahap awal kami mencatat sekitar 43 cagar budaya dan museum yang terdampak. Namun jumlah itu terus bertambah dan saat ini diperkirakan mencapai sekitar 70," kata Fadli Zon, kemarin.

Menurutnya, objek yang terdampak bencana mencakup cagar budaya di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga nasional. Situs-situs tersebut antara lain berupa masjid, gereja, makam bersejarah, serta sejumlah museum.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Perlu Penanganan Terpadu untuk Cagar Budaya Rusak Akibat Banjir Sumatra

Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November lalu mengakibatkan sejumlah situs cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya tertimbun lumpur dan terendam air.

LANGKAH LANJUTAN
Kemenbud memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan cagar budaya terdampak di Aceh, sekaligus menyiapkan langkah lanjutan agar warisan budaya tersebut tetap lestari. Kerusakan sejumlah cagar budaya tersebut sebagian besar diakibatkan oleh terjangan lumpur yang kemudian mengendap. Kerusakan kategori berat, contohnya, terjadi pada masjid yang terendam lumpur dengan ketinggian sekitar 30 cm.

Pada kompleks makam juga terdapat sejumlah nisan yang terkubur lumpur.
Kondisi lapisan lumpur di sejumlah titik dilaporkan sulit mengering, meski permukaannya tampak mengeras, namun pada bagian dalam masih sangat kental dan sulit diangkat.

Baca juga : Pemulihan Sinyal di Aceh Terkendala Listrik

Adapun pada situs dengan kategori terdampak ringan, masih terdapat genangan air dan lumpur pada sebagian kecil area tanpa menimbulkan kerusakan signifikan.

Menurut Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Aceh, Piet Rusdi, terdapat sejumlah situs terdampak bencana sedang dibersihkan. Di antaranya: lima kompleks makam cagar budaya di Kabupaten Pidie; dua bangunan cagar budaya di Kabupaten Pidie Jaya; dua makam dan masjid cagar budaya di Kabupaten Bireun; 15 cagar budaya yang terdiri dari masjid, kompleks makam, dan rumah adat di Kabupaten Aceh Utara; serta satu masjid cagar budaya di Kabupaten Aceh Timur. 

ANGGARAN INTERVENSI
Kemenbud telah menyiapkan anggaran untuk melakukan langkah intervensi awal setelah masa tanggap darurat berakhir. Upaya tersebut meliputi pembersihan lokasi serta perbaikan ringan guna mencegah kerusakan yang lebih parah.

Selain pemulihan fisik bangunan, perhatian juga diberikan kepada pelaku budaya dan juru pelihara cagar budaya yang turut terdampak bencana. "Cagar budaya bukan hanya bangunan, tetapi bagian dari identitas dan memori sejarah masyarakat. Karena itu pemulihannya menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi pascabencana," ujarnya.

HARUS CEPAT, ILMIAH
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya di tengah ancaman bencana harus dilakukan secara cepat, ilmiah, dan melibatkan berbagai pihak.

"Cagar budaya bukan sekadar bangunan, tetapi penanda jati diri bangsa. Upaya penyelamatan dan pemulihannya harus dilakukan secara terencana, berbasis keahlian, dan terintegrasi dengan manajemen risiko bencana," kata Lestari Moerdijat saat dihubungi, kemarin.

Ia menekankan pentingnya pelibatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam pendataan, perencanaan teknis, hingga proses rehabilitasi dan konservasi kawasan cagar budaya terdampak. "Pendataan kerusakan, pemulihan, dan konservasi cagar budaya tidak bisa dilakukan secara serampangan. Dibutuhkan tenaga ahli, perencanaan teknis yang detail, serta partisipasi aktif pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat," ujarnya.

Menurut Lestari, bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra harus menjadi alarm bahwa pelestarian cagar budaya tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. "Pelestarian cagar budaya harus terintegrasi dengan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan kebijakan mitigasi bencana. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat," ucapnya.

Ke depan, penguatan lingkungan cagar budaya secara berkelanjutan dan upaya pencegahan kerusakan akibat bencana diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif yang cepat, ilmiah, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci dalam menyelamatkan warisan budaya nasional di tengah ancaman bencana alam yang kian kompleks. (H-1)