Mensos Gus Ipul:  Perizinan Donasi untuk Tingkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa perizinan donasi bagi lembaga dan gerakan-gerakan sosial yang ada di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas lembaga/gerakan sosial dan meningkatkan rasa percaya dan masyarakat bahwa donasi mereka telah sampai di tangan yang tepat.

“Ini semua untuk apa? Agar supaya ada pertanggungjawaban secara bersama-sama oleh kita semua, dan kita tahu apa yang sudah dikerjakan. Untuk masyarakat, makin senang karena uang yang dibagikan, uang yang disumbangkan itu dipergunakan dengan baik dan diberikan kepada orang yang berhak,” jelas Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, kemarin.

Donasi, sedekah ataupun menyumbang telah menjadi budaya yang mengakar kuat di Indonesia. Menurut Gus Ipul, hal tersebut harus dibanggakan dan menjadi salah satu faktor yang mendukung persatuan bangsa. Karenanya, pemerintah tidak berniat sedikitpun untuk mempersulit masyarakat dalam berdonasi.

Baca juga : Mensos Gus Ipul: BLT Kesra tak Boleh Buat Judol dan Belanja tak Penting

Tentu saja, hal tersebut termasuk donasi di tengah bencana yang saat ini tengah melanda rakyat Indonesia di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat atau berbagai daerah lain. Gus Ipul memaparkan bahwa meski izin merupakan sebuah ketentuan, selalu ada pengecualian di tengah kedaruratan, termasuk bencana.

“Membantu saat bencana sangat dibolehkan. Memang ada ketentuan, tetapi saat bencana boleh dikumpulkan dulu, dibagi, disumbangkan terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan cepat. Itu diperbolehkan,” ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan penyaluran bantuan dan donasi menjadi fokus utama. Setelah itu, barulah pengumpulan donasi tersebut diajukan izinnya ke instansi berwenang. Donasi dalam lingkup regional di area kota/kabupaten saja cukup mengajukan ke dinas sosial. Sementara donasi di lingkup nasional bisa mendaftarkan izin penggalangan dana ke Kementerian Sosial secara online maupun offline dengan menyertakan rekomendasi dari Dinas Sosial. Apabila mengalami kesulitan saat mendaftarkan izin, Gus Ipul juga mengimbau penggalangan donasi untuk menghubungi Command Center Kemensos.

Baca juga : 600 Ribu Penerima Bansos Diduga Gunakan Dana untuk Judi Online, Kabupaten Bogor Tertinggi

Selain perizinan, ada ketentuan lain yang mengiringi penggalangan dana atau donasi. Ketentuan tersebut ialah diadakannya audit. Bagi penggalangan dana dengan nilai kurang dari Rp500 juta, cukup diadakan audit internal. Sementara jumlah penggalangan dana yang melebihi Rp500 juta harus melibatkan akuntan publik dan menyerahkan laporannya ke Kementerian Sosial.

Dari laporan tersebut, pemerintah bisa mendapatkan data tambahan mengenai daerah-daerah yang sudah tersalur bantuan, bahkan mungkin yang belum terjamah oleh pemerintah. Karenanya, penggalangan dana dan donasi yang dikelola oleh masyarakat pun menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk menanggulangi bencana.

Sebelumnya, Gus Ipul juga memastikan bahwa pemerintah tidak pernah mempersoalkan aksi penggalangan dana yang dilakukan masyarakat untuk membantu korban banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Ia menegaskan bahwa izin pengumpulan dana kebencanaan dapat diajukan belakangan demi memastikan bantuan cepat terkumpul dan segera disalurkan.

Ia menepis anggapan bahwa Kemensos membatasi masyarakat dalam menggalang bantuan. “Bisa urus izinnya belakangan kalau bencana,” tegas Gus Ipul.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat dipersilakan menggalang bantuan terlebih dahulu, sementara pelaporan atau pengurusan izin dapat dilakukan setelahnya. Menurut dia, yang terpenting adalah semangat gotong royong tidak terhambat oleh prosedur administrasi.

“Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh. Nggak ada larangan. Boleh saja,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa izin dari Kemensos merupakan mekanisme pertanggungjawaban publik, bukan pembatasan. Aturan tersebut bertujuan memastikan bahwa kegiatan pengumpulan dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” kata dia.

Lebih jauh, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas gerakan solidaritas masyarakat yang bergerak cepat membantu saudara-saudara di Sumatera. Menurutnya, kepekaan sosial masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang harus dijaga dan difasilitasi. Ia memastikan Kemensos akan memberikan pendampingan dan ruang seluas-luasnya bagi inisiatif masyarakat selama dilakukan dengan transparan.

Kemensos juga terus melakukan koordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan darurat. Pengiriman bantuan logistik, pendirian dapur umum, hingga asesmen kebutuhan warga berjalan paralel di berbagai titik terdampak.

Gus Ipul berharap semangat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut.
 (H-3)