Kemenhut Kembali Segel Tiga Subjek Hukum Terkait Dugaan Perusakan Hutan

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan kembali menyegel tiga subjek hukum yang diduga berkontribusi menyebabkan banjir di Sumatra. Total tujuh subjek hukum yang sudah disegel oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Dengan penyegelan kali ini sudah ada 7 subyek hukum yang disegel. Masih ada 5 subyek hukum lainnya yang teridentifikasi dan akan kami lakukan pendalaman. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak segan akan langsung segel," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/12).

Subjek yang disegel adalah dua areal konsesi PT AR di Ramba Joring, Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, PHAT Jon Anson di Kecamatan Arse, dan PHAT Mahmudin di Desa Sombadebata Purba, Kecamatan Saipar Dolok Hole. Ketiganya berada di areal Kabupaten Tapanuli Selatan.

Baca juga : Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya akan Diperiksa

Empat subjek hukum yang sebelumnya telah disegel adalah areal konsesi PT TPL di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan dan PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, serta PHAT David Pangabean di Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya melalui Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

"Kami tidak ada kompromi. Baik korporasi ataupun PHAT yang terbukti merusak hutan Indonesia akan kami tindak. Seperti komitmen yang telah saya sampaikan di DPR, penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," pungkasnya. (Ant/I-1)