Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
HURIA Kristen Batak Protestan (HKBP) menyampaikan seruan tegas kepada seluruh gereja untuk tidak menerima bantuan bencana dari individu, kelompok, maupun perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan. Seruan ini disampaikan menyusul rangkaian bencana besar yang melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
"Sehubungan dengan itu, HKBP menyampaikan seruan moral untuk tidak menerima bantuan dari individu, kelompok, atau perusahaan/korporasi, termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL)," demikian surat seruan HKBP yang ditandatangani Pendeta Victor Tinambunan dalam unggahan Instagram, @kantorpusathkbp, Selasa (2/12).
Victor menegaskan gereja tidak boleh berkompromi dengan pihak-pihak yang kegiatannya bertentangan dengan keadilan dan kelestarian alam. HKBP, kata dia, harus tetap menjadi suara kenabian yang membela lingkungan hidup.
"Gereja tidak boleh berkompromi dengan kepentingan yang bertentangan dengan keadilan dan keutuhan ciptaan. HKBP harus tetap setia menjadi suara kenabian yang tegas melawan praktik yang merusak lingkungan dan kehidupan," katanya.
HKBP mendorong pemerintah untuk segera menghentikan izin usaha yang berdampak merusak ekologi serta menegakkan hukum secara adil demi keberlanjutan lingkungan. Menurut Victor, kerusakan alam bukan sekadar fenomena alamiah, tetapi turut dipicu oleh keserakahan dan eksploitasi yang tidak terkendali.
Dalam kesempatan itu, HKBP juga mengajak jemaat untuk terus mendukung para korban bencana dengan hati yang tulus, tanpa mengabaikan moral dan kesaksian gereja. Victor menyampaikan terima kasih atas berbagai bentuk bantuan yang telah masuk melalui HKBP.
"Setiap uluran tangan adalah wujud nyata kasih Kristus bagi saudara-saudara kita yang sedang menderita."
PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), salah satu perusahaan yang disebut dalam seruan HKBP, membantah keras tuduhan bahwa kegiatan operasional mereka menjadi penyebab banjir dahsyat di Sumatra.
Manajemen TPL menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta di lapangan.
"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ucap Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden dalam keterangannya di keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/12) dikutip Medcom.id
Anwar juga menekankan bahwa selama lebih dari tiga dekade beroperasi, perusahaan selalu menjaga komunikasi dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.
Meski demikian, TPL menghormati berbagai bentuk penyampaian aspirasi publik. Perusahaan berharap agar seluruh informasi yang beredar tetap mengacu pada data yang akurat dan bisa diverifikasi. (P-4)
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Matahari Pagi Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang
BULOG Cabang Tegal, menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana banjir Pekalongan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Di tengah proses pemulihan pascabencana, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan menjadi semakin mendesak.
PT Pertamina melalui Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin menunjukkan peran dalam penanganan bencana.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
HARAPAN baru mulai tumbuh di tengah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved