Tim Peneliti UI: Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kawasan 3T Sangat Mendesak

PEMERINTAH diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan teknis kepada guru dan tenaga pengajar di daerah dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak. Walaupun sudah memiliki regulasi, hingga saat ini banyak pemerintah daerah dan sekolah terutama di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) belum mengetahui mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. 

“Pemerintah daerah dan juga guru hingga saat ini tidak begitu memiliki pengetahuan teknis bagaimana mengatasi persoalan tersebut secara komprehensif,” kata Ketua Tim Riset Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Universitas Indonesia (UI) Emir Chairullah Ph.D dalam keterangan persnya usai Diskusi Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin. 

Penelitian ini diinisiasi oleh peneliti dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Selain Emir, tim peneliti ini beranggotakan Dr. Annisah, M.Kesos, Getar Hati, Ph.D, Nurul Isnaeni, Ph.D., Shinta Tris Irawati, S.Tr.Sos., M.Kesos, Nurma Ayu Wigati S. Subroto, S.Kom., M.Kom, Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si, Aisha Putri Safrianty, Hana Maulida, S.Kesos, dan Aviva Lutfiana, M.Psi, Psikolog. Penelitian ini juga melibatkan Yayasan Kakak Aman Indonesia, sebuah LSM yang bergerak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak melalui pendidikan. 

Baca juga : Dugaan Kekerasan Seksual oleh ASN di Bengkulu, Kementerian PPPA Pantau Proses Hukum

Emir menjelaskan, saat penelitian yang didanai Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi UI (DIRBT-UI) ini timnya menemukan persoalan kekerasan seksual pada anak di NTT merupakan problem yang sangat serius. Yang patut disayangkan, tambahnya, banyak pihak baik dari kalangan pemerintah hingga masyarakat belum menjadikan isu kekerasan seksual pada anak ini sebagai problem serius yang harus segera diatasi.  “Padahal kasus ada banyak, namun yang muncul ke permukaan hanya sedikit seperti fenomena gunung es,” jelasnya.

Annisah mengungkapkan, saat ini pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual masih terbatas. Sebagai contoh kebanyakan guru belum berani menjelaskan fungsi anggota tubuh pribadi maupun perlindungannya karena dianggap masih dianggap tabu.

“Padahal pengetahuan ini bertujuan agar anak-anak bisa memproteksi diri ketika menghadapi bahaya kekerasan seksual,” tegasnya.  

Baca juga : 10 Anak Korban Pencabulan Guru Ngaji Berusia 9 hingga 12 Tahun

Emir mencontohkan betapa seriusnya problem ini dimana sekitar 70% penghuni lembaga pemasyarakatan di NTT merupakan pelaku kejahatan yang menyangkut kekerasan seksual. Karena itu, timnya berharap pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan tokoh masyarakat lokal bisa bersama-sama terlibat mengatasi kekerasan seksual tersebut. 

“Apalagi kasus ini biasanya timbul akibat adanya relasi kuasa, baik di  lembaga pendidikan maupun masyarakat,” ungkapnya.

Ende Siap Bangun UPT-PPA

Pada kesempatan itu, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi penelitian yang dilakukan FISIP UI ini. Dirinya mengakui problem kekerasan seksual terhadap di wilayahnya sudah masuk kategori darurat. 

“Apalagi di wilayah kami, kasus kekerasan seksual pada anak kebanyakan terjadi di desa dan daerah pegunungan yang sulit terjangkau,” ujarnya.
Menanggapi kedaruratan ini, Yosef menegaskan, dirinya siap membangun Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun depan. “Kita juga bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan akademisi mengenai dana dan operasionalnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira yang ikut dalam diskusi dengan menyebutkan, dirinya meminta kepada Tim Peneliti UI agar bisa membantu mengatasi kejahatan yang semakin marak di daerah pemilihannya ini. 

“Sementara kemampuan teknis di daerah masih relatif terbatas,” kata Politisi PDIP yang membidangi isu hukum tersebut. (H-2)