Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"BGN berkomitmen untuk terus membuka informasi publik dan memberikan edukasi seluas-luasnya. Program ini bukan hanya tentang tumbuh kembang sumber daya manusia, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam keterangannya Kamis (20/11).
Dadan menjelaskan bahwa BGN telah memperkuat akses komunikasi publik melalui berbagai kanal layanan, seperti Dashboard Utama BGN, Portal Mitra BGN, Tauwas Care, JDIH BGN, PPID BGN, kanal media sosial, serta layanan Call Center Sahabat Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) 127.
"Ada 127 operator yang bekerja di balik layanan Call Center SAGI 127. Layanan ini baru diluncurkan pada 17 November 2025 dan beroperasi 24 jam dengan sistem shifting. Ini bentuk nyata komitmen kami dalam menyediakan layanan informasi publik,” jelasnya.
Dadan menambahkan bahwa penyebarluasan informasi MBG hingga ke daerah terpencil menjadi prioritas. Ia menilai peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sangat strategis karena tersebar di seluruh Indonesia. SPPI diharapkan mampu menguasai informasi yang diperlukan sehingga menjadi garda terdepan dalam edukasi masyarakat.
Dadan menegaskan komitmen BGN untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan Program MBG memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berupaya agar program ini berjalan dengan baik, masyarakat semakin teredukasi, mitra yang berkontribusi mendapatkan penghargaan yang layak dari negara, dan pemanfaatan rantai pasok dapat ikut menggerakkan ekonomi desa,” ungkapnya.
Salah satu panelis, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, mengapresiasi respons BGN dalam menanggapi isu-isu yang berkembang terkait pelaksanaan Program MBG.
“Akselerasinya sudah tinggi. Saya beberapa kali hadir di kegiatan BGN dan melihat bahwa keterbukaan informasi publik di BGN dilaksanakan dengan cukup kuat oleh pimpinan dan seluruh jajaran,” pungkasnya. (E-3)
Layanan pengaduan ke akun media sosialnya baik Instagram maupin Tiktok akan ditampung dan ditindaklanjuti.
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Pemkab mengeklaim telah menyampaikan klarifikasi dan laporan mendalam saat agenda evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved