Anak-anak Nilai MBG Bikin Hemat Uang Jajan tapi Rasanya Dikeluhkan

PROGRAM Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai anak-anak berorientasi pada manfaat sosial-ekonomi seperti hemat uang jajan. Selain itu, anak-anak juga mengekspektasikan MBG dapat mendorong pola makan sehat, juga meningkatkan konsentrasi belajar siswa.

Sebanyak 24 peneliti anak child lead research bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI), dan Wahana Visi Indonesia (WVI) meluncurkan Survei Mendengar Suara Anak terkait dengan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini melibatkan 1.624 responden dari jenjang SD sampai SMA. 

Namun demikian, pelaksanaan MBG belum menyasar wilayah yang justru paling membutuhkan, ditinjau dari aspek kerawanan pangan, persoalan gizi, hingga kerentanan sosial-ekonomi.

Baca juga : Kontribusi Ilmiah PUI LPPM dan FMIPA UNJ dalam Penanganan MBG Diapresiasi

Selain itu, kualitas makanan, pemilihan menu dan rasa makanan, hingga jadwal penyaluran MBG yang belum tepat menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh anak-anak dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 583 dari 1.624 responden (35.9%) pernah menerima makanan basi/rusak/berbau dari program MBG, mengindikasikan buruknya penegakan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Ditemukan juga terkait belum optimalnya pelaksanaan edukasi gizi dalam program MBG di sekolah. Tercatat prosesnya bersifat tidak formal, tidak terstruktur, hanya berbentuk seruan. Selain itu, belum ada demo/praktik/pemberian materi mengenai isi piringku dan/atau pedoman gizi seimbang.

Anak-anak menilai pelaksanaan MBG berpotensi mengurangi faktor risiko yang sering menjadi pemicu kekerasan oleh orangtua terhadap anak akibat persoalan ekonomi. Namun, MBG juga berpotensi menjadi bentuk kekerasan baru terhadap anak dengan terpenuhinya unsur intimidasi dan tindakan lalai yang berdampak terhadap kesehatan fisik dan psikis anak.

Chief of Research and Policy CISDI, Olivia Herlinda, mengatakan bahwa survei ini dapat menjadi penjelasan mengenai masih banyaknya kasus keracunan MBG dan perbaikannya yang belum optimal. 

Baca juga : PGN Pegang Peran Strategis dalam Pasokan Energi untuk Program MBG

“Jadi isunya masih sama yaitu tata kelola dan penerapan standar sistem di lapangan belum optimal. Dari sisi regulasi juga per 23 Oktober 2025 sudah ditandatangani Perpres dan ada koordinator dari Kemenko Pangan. Tapi belum bisa diakses oleh publik soal Perpres ini. Beberapa isu yang kita lihat masih berulang terkait MBG ini. Jadi masalahnya kurang lebih masih sama,” ungkapnya dalam acara Diseminasi Kajian Suara Anak: Mengedepankan Perspektif Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis, Rabu (12/11).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menambahkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, di antaranya memastikan penyaluran program MBG secara bertahap memprioritaskan daerah dengan persoalan kerawanan pangan, status gizi, dan demografi dengan kerentanan sosial-ekonomi, serta mendorong evaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG dengan memfokuskan sumber daya untuk perbaikan tata kelola hingga pengembangan model alternatif penyaluran MBG yang dapat mengurangi risiko terjadinya kontaminasi silang seperti pelibatan kantin sekolah yang sudah diterapkan di beberapa negara.

“Diperlukan juga pelibatan bermakna anak sekolah dalam semua proses MBG dari perencanaan menu, pemberian edukasi gizi dengan pendekatan teman sebaya, hingga evaluasi pelaksanaan MBG di sekolah melalui mekanisme diskusi terpumpun maupun survei umpan balik yang bisa memberikan rasa aman kepada siswa,” ujar Jasra.

Program MBG juga harus memastikan hak anak terpenuhi dengan menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan melalui penerapan standar yang ketat serta mewujudkan lingkungan pangan sehat melalui pendekatan lintas sektor, khususnya dinas kesehatan dan pendidikan dalam program MBG.

Kemudian mendorong pembiasaan pola hidup sehat dan makan makanan bergizi untuk anak melalui pelaksanaan edukasi gizi yang komprehensif, mulai dari pedoman gizi seimbang, perilaku hidup bersih sehat (PHBS), hingga pentingnya aktivitas fisik kepada anak.

“Pemerintah juga harus mendorong masyarakat terlibat/bekerja sama dalam mendukung, dan memantau pelaksanaan program MBG, serta memastikan tidak ada lagi intimidasi maupun bentuk kelalaian lain dalam pelaksanaan MBG yang berdampak terhadap kondisi fisik maupun psikis anak sebagai penerima manfaat dari program MBG,” tegasnya. 

Di tempat yang sama, Manajer Perlindungan dan Partisipasi Anak Wahana Visi Indonesia (WVI), Satrio Rahargo, menekankan bahwa program yang dibuat untuk anak harus memenuhi unsur partisipasi anak karena mereka lah yang akan merasakan dampak langsung dari program tersebut. 

“Membicarakan program untuk anak itu harus ada partisipasi anak. Jadi anak jangan dilihat sebagai objek saja tapi subjek. Sehingga penting mendengar suara mereka karena yang terdampak dari program ini adalah mereka,” jelas Satrio. 

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Gizi Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Yuni Zahraini, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan terkait penetapan standar gizi dan diserahkan melalui Bappenas ke BGN untuk penyelenggaraan MBG. 

“Dari situ harapannya diikuti standar gizi yang ada mulai dari PAUD sampai SMA,” ucap Yuni. 

Terkait penerjemahan standar gizi tersebut ke dalam menu MBG, Yuni menegaskan bahwa  Kemenkes akan terus melakukan evaluasi dan saat ini sedang diupayakan penandatanganan kerja sama dengan BGN. 

“Harapannya dengan berbagai permasalahan tadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dengan adanya pendampingan dari Puskesmas dan pusat kesehatan. Selama ini hal tersebut belum bisa terlaksana karena belum ada regulasi dan MoU juga berproses. Tapi dengan upaya bersama semoga ke depan pelaksanaannya dapat lebih baik lagi,” tandasnya. (H-4)