BGN Didesak Perkuat Pengawasan Dapur SPPG MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) didesak untuk memperkuat sistem pengelolaan dapur serta pengawasan pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Langkah itu harus dilakukan agar distribusi dan penyediaan makanan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Program MBG adalah langkah besar pemerintah dalam membangun generasi unggul. Karena itu, tata kelola dapur harus diperkuat agar seluruh penyedia makanan benar-benar mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN,” ujar Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Zulhamdi Suhafid.

Ia menilai penyediaan makanan bergizi untuk pelajar SD, SMP, dan SMA merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan mutu sumber daya manusia. Lebih dari itu, ia menilai MBG juga memiliki efek ganda terhadap ekonomi lokal karena bahan pangan yang digunakan bisa berasal dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat sekitar.

Baca juga : Wakil Kepala BGN Buka-bukaan, Ada Politikus yang Minta Jatah Jadi Pengelola Dapur MBG

“MBG bukan sekadar makan gratis, tapi juga soal kedaulatan pangan. Program ini menggerakkan ekonomi desa, memperkuat rantai pasok lokal, dan mendukung ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Presma UINAM memandang MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi siswa dan masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Ia menekankan perlunya pemanfaatan pangan lokal seperti sayur, ikan, telur, dan buah daerah yang memiliki nilai gizi tinggi.

“Kita perlu memandang MBG sebagai program edukatif, bukan hanya konsumtif. Program ini membantu masyarakat memahami bahwa sumber gizi terbaik sebenarnya ada di sekitar kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhamdi memandang MBG sebagai wadah sinergi antara berbagai sektor untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menyebut kolaborasi antara dunia pendidikan, sektor kesehatan, pertanian, industri pangan, dan lembaga riset sebagai elemen penting dalam memastikan keberlanjutan program.

“MBG harus menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, kampus, pelaku usaha, dan masyarakat. Kampus bisa berperan dalam riset dan inovasi gizi, sektor kesehatan memastikan keamanan makanan, sementara pertanian menyediakan bahan baku yang berkelanjutan,” pungkasnya. (E-3)