Praktik Pembiaran Tambang Timah Ilegal Perlu Diungkap

KEPALA Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Rere Christanto menduga adanya praktik pembiaran aktivitas tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.

"Jika ada tambang ilegal yang beroperasi dalam jangka waktu cukup lama, patut diduga kuat sudah terjadi praktik pembiaran atau tutup mata oleh pemerintah. Karena meskipun ada tambang yang bisa berjalan tanpa izin, tapi hampir tidak mungkin operasi tambang dilakukan diam-diam dalam waktu lama dan berulang," kata Rere saat dihubungi, Senin (29/9).

Operasi tambang bagaimanapun akan membutuhkan mobilisasi sumber daya, baik manusia atau pekerja, alat berat, alat transportasi, bahan kimia dan permodalan. Mobilisasi kebutuhan sebanyak dan sebesar ini, nyaris mustahil bisa berjalan lama tanpa terdeteksi.

Baca juga : Jatam: Penertiban Tambang Ilegal hanya Omon-omon

Selain itu, Rere menilai bahwa pertambangan, baik yang berizin maupun tidak, semuanya memberikan dampak kepada manusia dan lingkungan. Perubahan bentang lahan untuk kawasan pertambangan bisa menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Ia mencontohkan jika sebelumnya kawasan hutan, maka hilangnya tutupan lahan pada kawasan hutan akibat pertambangan dapat menyebabkan hilangnya wilayah resapan air, sehingga sumber air warga bisa hilang. hilangnya kawasan hutan sebagai kawasan penyangga juga dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

"Penggunaan bahan kimia dalam perambangan juga beresiko mencemari air dan tanah pada wilayah pertambangan karena besarnya dampak yang ditimbulkan dari pertambangan, izin pertambangan seharusnya digunakan untuk tujuan pencegahan, pengendalian, dan perlindungan, sehingga tidak semua tempat boleh dilakukan pertambangan dan tidak semua pihak boleh melakukan pertambangan," kata rere.

Baca juga : Rugikan Negara Rp10 Miliar, Gudang Pengelolaan Tambang Timah Ilegal di Bekasi Dibongkar Polisi

Tujuan pencegahan, pengendalian dan perlindungan dalam perizinan juga untuk melindungi manusia (baik pekerja maupun warga sekitar dari operasi pertambangan. Pertambangan tanpa izin tentu menyebabkan risiko serupa, bahkan bisa lebih besar, karena ketiadaan pengawasan dari operasi yang dilakukan.

Dihubungi terpisah pengamat tambang dan energi Ferdy Hasiman menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menutup tambang timah ilegal harus memunculkan hasil yang jelas.

"Jangan sampai hanya bentuk pencitraan di atas panggung, PT Timah itu jadi korban dari ilegal mining di Bangka padahal kalau dibereskan ada kontribusi untuk daerah," katanya.

Menurutnya sebenarnya pasti sudah diidentifikasi siapa yang bermain dengan tambang timah ilegal namun belum ada penindakan kepada pelaku tersebut.

"Kalau tidak ada aksi yang jelas jangan pastikan itu langkah yang bagus, kalau mau tindak tegas saja kan tinggal angkut saja orang-orang (yang terlibat)," pungkasnya. (H-3)