Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal tetap berjalan namun dengan laju yang lebih terkendali. Itu menyusul banyaknya permasalahan, hingga menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) lantaran ribuan penerima manfaatnya mengalami keracunan.
Hal itu tersirat dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9). Target ambisius untuk mencapai lebih dari 80 juta penerima manfaat hingga akhir tahun tampaknya akan mengalami kemunduran.
"Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. (Sekarang) 30 juta (penerima manfaat) kita boleh bangga, tapi saya sebagai presiden masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil yang menunggu," kata Prabowo.
"Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat, sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya, mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu," lanjutnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan dari program MBG terus bertambah. Dari hasil penelusuran pemerintah, sebab itu terjadi karena rendahnya pengelolaan higienitas dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra dalam program tersebut.
Karenanya, Prabowo memerintahkan para pembantunya untuk menangani hal tersebut. Dapur-dapur mitra MBG harus dievaluasi dan ditingkatkan standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanannya.
"Kita tertibkan, semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal. Untuk membersihkan, membunuh semua bakteri, kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya," jelasnya.
Adapun dari sekitar 30 juta penerima manfaat program MBG saat ini, kata Prabowo, terdapat penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan sekitar 0,00017%. Dari sudut pandang statistik, kata dia, itu cukup kecil. Namun bukan berarti perbaikan tidak akan dilakukan.
Menurutnya, perbaikan terus menerus pada program MBG tak hanya berdampak pada kesehatan penerima manfaat, melainkan pada ekonomi di tingkat lokal. "Kalau satu rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan dua, tiga, empat rupiah baru yang beredar. Jadi, kita bisa bayangkan kegiatan ini, yang saya sebut tadi Rp300 triliun, itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi senilai Rp600 triliun, mungkin Rp900 triliun," tutur Prabowo.
"Karena apa? Karena tiap hari rakyat desa itu tahu bahwa dapur itu memerlukan sekian ratus kilo beras, sekian timun, sekian sayur, sekian ikan, sekian telur, sekian ayam. Jadi dia punya captive market, dia punya offtaker, dia punya sesuatu harapan yang pasti," pungkasnya. (E-3)
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
MBG menjadi salah satu strategi efektif dalam menekan kemiskinan secara tidak langsung.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved