IDAI Surati BGN terkait Maraknya Kasus Keracunan MBG

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan makanan pada anak sekolah dalam kegiatan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Menurut IDAI, program MBG sejatinya merupakan tujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun, kejadian keracunan MBG yang terus berulang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak. Bahkan, kasus ini juga dilaporkan menimpa balita dan ibu hamil, hal ini tentunya perlu mendapat perhatian khusus karena termasuk kelompok rentan.

Oleh karena itu, Ketua IDAI, Piprim Basarah Yanuarso menegaskan bahwa kasus keracunan makanan dalam program MBG tidak boleh dianggap sepele. Perlu ada evaluasi menyeluruh agar kasus keracunan ini tidak berulang.

"Satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia. Diperlukan evaluasi secara menyeluruh atas program ini dan memastikan program yang sedang berjalan itu tepat sasaran, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," kata Piprim dalam keterangannya, Minggu (28/9).

Baca juga : Surat Terbuka Ikatan Dokter Anak soal Maraknya Keracunan MBG

IDAI juga menyampaikan surat terbuka kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kasus keracunan akibat program MBG ini. Adapun, lima poin dalam surat terbuka itu: 

1. Keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
2. Keamanan pangan harus diutamakan. Seluruh proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan (food safety) untuk mencegah kontaminasi.
3. Kualitas gizi dan keseimbangan menu. Menu MBG harus disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
4. Pengawasan diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta perangkatnya wajib tersertifikasi, serta dimonitor dan dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional.
5. Prosedur mitigasi dan layanan aduan. Program MBG harus menyiapkan mekanisme penanganan kasus keracunan yang melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Selain itu, layanan aduan masyarakat perlu diberdayakan.

Lebih lanjut, Sekretaris Umum PP IDAI, Hikari Ambara Sjakti menekankan kesiapan IDAI untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Hal itu dilakukan untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat.

"IDAI siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia," kata Hikari.

Dengan keprihatinan yang disampaikan, IDAI berharap evaluasi dan perbaikan program MBG dapat segera dilakukan sehingga tujuan mulia meningkatkan gizi anak Indonesia tidak terganggu oleh kasus keracunan yang berulang. (E-3)