Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti di BGN, tapi langsung dikirimkan ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“(Anggaran MBG dikirim ke) KPPN langsung ke virtual account SPPG,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (23/9).
Perlu diketahui, KPPN ialah sebuah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola keuangan negara di daerah, seperti menyalurkan anggaran APBN, menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara, serta menyusun laporan pelaksanaan APBN.
Secara terpisah, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memastikan bahwa anggaran MBG dari APBN secara langsung disalurkan kepada SPPG tanpa melalui pihak lainnya.
“Biaya MBG dari Kementerian Keuangan, masuk ke KPPN, dari KPPN langsung ke rekening dapur (SPPG). Rekening dapur ini berupa virtual account (VA), di mana VA merupakan joint account antara Kepala SPPG dengan Mitra. Jadi uang APBN itu tidak berhenti di Kantor BGN dan langsung ke dapur,” ujar Nanik.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak memenuhi standardisasi.
“Jangan karena kejar target, tapi mengabaikan kualitas dan profesionalitas,” kata dia.
Lebih lanjut, dia meminta untuk menghentikan kapling-kapling kuota SPPG. Pasalnya ada dugaan oknum yang melakukan kapling-kapling kuota SPPG sehingga banyak masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi di usaha ini tidak bisa ikut karena kuotanya sudah penuh tapi faktanya dapurnya tidak ada.
“Selain itu, SDM yang bertanggung jawab terhadap kontrol menu harus diganti jika terjadi keracunan, artinya yang bersangkutan tidak bekerja dengan benar,” tegas Irma. (H-2)
Badan Gizi Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
SEBANYAK 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra ditutup sementara atau di-suspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu.
WAKIL Kepala BGN bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal bukan dirancang sebagai program bisnis
PBNU meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Badan Gizi Nasional berdayakan warga binaan Lapas Purwakarta jadi petani untuk pasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Simak skemanya di sini.
Nanik mengimbau para kepala daerah di Kabupaten dan Kota agar saling mendukung dalam menyiapkan pasokan bahan pangan lokal untuk dapur MBG.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga pusat edukasi gizi, pelayanan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan lokal.
Saat ini telah beroperasi 23.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 65% dari target nasional sebanyak 35.270 unit.
Sebelum didistribusikan kepada siswa penerima manfaat, menu MBG yang diproduksi dilakukan pengetesan cepat (rapid test), untuk mengecek tercemar tidaknya menu MBG.
Dadan mengatakan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk program MBG mencapai Rp55,2 triliun.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved