Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti di BGN, tapi langsung dikirimkan ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“(Anggaran MBG dikirim ke) KPPN langsung ke virtual account SPPG,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (23/9).
Perlu diketahui, KPPN ialah sebuah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola keuangan negara di daerah, seperti menyalurkan anggaran APBN, menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara, serta menyusun laporan pelaksanaan APBN.
Secara terpisah, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memastikan bahwa anggaran MBG dari APBN secara langsung disalurkan kepada SPPG tanpa melalui pihak lainnya.
“Biaya MBG dari Kementerian Keuangan, masuk ke KPPN, dari KPPN langsung ke rekening dapur (SPPG). Rekening dapur ini berupa virtual account (VA), di mana VA merupakan joint account antara Kepala SPPG dengan Mitra. Jadi uang APBN itu tidak berhenti di Kantor BGN dan langsung ke dapur,” ujar Nanik.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak memenuhi standardisasi.
“Jangan karena kejar target, tapi mengabaikan kualitas dan profesionalitas,” kata dia.
Lebih lanjut, dia meminta untuk menghentikan kapling-kapling kuota SPPG. Pasalnya ada dugaan oknum yang melakukan kapling-kapling kuota SPPG sehingga banyak masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi di usaha ini tidak bisa ikut karena kuotanya sudah penuh tapi faktanya dapurnya tidak ada.
“Selain itu, SDM yang bertanggung jawab terhadap kontrol menu harus diganti jika terjadi keracunan, artinya yang bersangkutan tidak bekerja dengan benar,” tegas Irma. (H-2)
BGN sangat mengapresiasi langkah Pemprov DIY yang telah menyiapkan program Lumbung Mataram di desa-desa, sebagai pemasok bahan baku pangan untuk SPPG
Jangan menyusun menu yang itu-itu saja. Karena pemakaian terus-menerus dalam jumlah banyak bisa memicu lonjakan harga.
Kepala SPPG harus terlibat dan bertanggung jawab penuh dalam mengatur jam kerja timnya, baik dirinya sendiri, Akuntan, Ahli Gizi, maupun para relawan.
Keterlibatan UMKM dan kelompok masyarakat dalam penyediaan bahan pangan adalah kunci keberlanjutan Program Makanan Bergizi (MBG).
BADAN Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperkuat rantai pasok pangan lokal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini BGN, akan tetap menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG.
Saat ini telah beroperasi 23.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 65% dari target nasional sebanyak 35.270 unit.
Sebelum didistribusikan kepada siswa penerima manfaat, menu MBG yang diproduksi dilakukan pengetesan cepat (rapid test), untuk mengecek tercemar tidaknya menu MBG.
Dadan mengatakan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk program MBG mencapai Rp55,2 triliun.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Atas kejadian tersebut, pihak SPPG telah melakukan diskusi dan mediasi dengan Person in Charge (PIC) sebagai penanggung jawab di lapangan.
Insyafnya para penjudi on line karena sibuk bekerja di dapur MBG dibenarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Ana Setyawati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved