Menteri Kehutanan: Pelestarian Hutan Sangat Ditentukan Manusia

MENTERI Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI), Raja Juli Antoni menyampaikan, dalam usaha pelestarian hutan akan sangat ditentukan oleh para manusia, khususnya para pimpinan-pimpinan yang memiliki kewenangan akan kebijakan.

"Kerusakan hutan sangat tergantung dalam tangan-tangan para pejabat yang menandatangani sebuah keputusan yang mempunyai implikasi bagi kebijakan di negeri ini,” ucap Menhut RI di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Selasa (22/7).

Dalam kesempatan itu juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PP Muhammadiyah dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) pada Selasa (22/7). Kerjasama ini membahas terkait pemanfaatan, pengelolaan, dan pemulihan sumber daya hutan. 

Baca juga : Orang Utan Kembali Pulang ke Pulau Salat

Menhut RI juga turut memaparkan mengenai program strategis yang sedang dijalankan oleh pihaknya. Ia menyebut berbagai program yang telah dijalankan adalah mengenai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), proyeksi Perhutanan Sosial, dan Karbon Trading.

Saat ini, ketiga program tersebut sedang dijalankan dan terus dikaji oleh Kemenhut RI agar menjadi program strategis yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Ia juga turut mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Muhammadiyah untuk terus mendukung langkah pemerintah dan bersama-sama menjaga alam agar tetap lestari.

"Semoga penandatanganan MoU ini akan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi hutan kita yang lestari,” jelas Tony. 

Baca juga : 29 Bangunan Ilegal di Kawasan Hulu DAS Disegel Kemenhut

Dengan adanya kolaborasi ini, Muhammadiyah dan Kementerian Kehutanan RI menunjukkan komitmen bersamanya dalam hal pelestarian alam dan hutan Indonesia. Keduanya berharap, seluruh elemen bangsa dapat terlibat dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menciptakan alam yang hijau lestari, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masa depan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pentingnya  pengelolaan hutan yang berpijak pada prinsip moderat.

"Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan mengutamakan titik moderat, dan saya yakin ini merupakan kebijakan yang sekaligus menjadi titik tengah, dan jalan untuk Indonesia membangun, termasuk juga sektor kehutanan,” ungkap Haedar.

Ke depan, Haedar berharap bahwa pengelolaan alam merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan begitu, ia mengimbau agar pemimpin dan masyarakat  bersama-sama memanfaatkan dan merawat alam dengan sebaik-baiknya.

“Negara kita ini kaya raya, kekayaan hayati kita ini luar biasa dan itu yang harus kita manfaatkan dan  kelola dengan baik. Tapi, kita juga harus memperhatikan bagaimana mengelola tanpa merusak dan melakukan pemulihan ketika ada kerusakan,” tutup dia. (H-2)