Komnas Haji: Realisasi Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Harus Dikawal

KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Apalagi rencana itu sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi setelah lawatan Kepala Negara ke Tanah Suci.

"Ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pemerintah kita. Apalagi kemarin kan ada penandatanganan Minutes of Meeting (MoM) Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) Indonesia–Arab Saudi oleh Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS)," kata Mustolih kepada Media Indonesia, Jumat (4/7).

Namun, katanya, Indonesia tidak boleh berpuas dari apa yang sudah dicapai di atas kertas. Komitmen tersebut harus dikawal dan dikoordinasikan. Terutama terkait bagaimana desain dari kampung haji itu sendiri. Mustolih menyebut sejauh ini ide kampung haji belumlah utuh. Roadmap dan desainnya pun belum jelas.

Baca juga : Kunjungi PPIH di Mekah, Wamenhaj Saudi Apresiasi Sukses Haji 2025

"Desain dalam pengertian bukan cuma arti fisiknya. Misalnya bangunannya seluas apa, kalaupun menjulang tinggi berapa lantai. Itu penting tapi yang lebih penting adalah pemanfaatan daripada kampung haji ini untuk apa," katanya.

Pihaknya mengusulkan Kampung Haji bukan hanya untuk urusan ibadah haji dan umrah. Yang terpenting, lanjutnya, kehadiran kampung haji nantinya itu betul-betul memperkuat ekosistem haji secara menyeluruh. Kehadiran kampung juga haji diharapkan menghadirkan putaran ekonomi yang lebih besar.

"Di samping menjadi residensial untuk jemaah haji dan umrah, tapi juga layanan publik. Kita kan punya diaspora yang sangat banyak di sana. Masyarakat yang disebut sebagai mukimin, masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di sana," katanya.

Baca juga : Fakta-Fakta Jemaah Haji Indonesia 2025: Mayoritas Lulusan SD

"Masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi juga merasakan kehadiran negara di sana. Seperti halnya negara-negara lain yang lebih dahulu," imbuhnya.

Kemudian yang perlu dikaji apakah kampung haji ini dibangun dari nol atau membeli area-area komersial atau infrastruktur gedung-gedung yang ada di Arab Saudi yang dekat dengan Masjidil Haram.

"Kalau misalnya membangun dari nol sampai membangun gedung-gedung, membangun infrastruktur itu kan saya kira biayanya akan lebih besar. Tentu harus dipikirkan juga bagaimana sumber pembiayaannya," tutur Mustolih.

Dirinya mendorong agar biaya untuk kampung haji tidak murni dari APBN, tapi dibantu dengan investasi dari BPKH dan Danantara. "Karena ini menyangkut investasi jangka panjang. Penyelenggaraan ibadah haji itu bukan hanya 10, 20, 30 tahun mendatang, tapi sampai kiamat," jelasnya.

"Oleh karena itu saya kira momentum yang baik ini tentu harus betul-betul kemudian dikawal dengan baik dan segera dibentuk tim teknis untuk kemudian menerjemahkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto, membangun kampung haji dan mendapatkan respons yang luar biasa dari Pangeran Mohammed bin Salman," paparnya.

Menurutnya hal ini mesti diterjemahkan dengan baik oleh tim yang terukur, punya kapabilitas, kapasitas, dan integritas untuk mewujudkan gagasan kampung haji. "Ini merupakan satu agenda yang akan memakan biaya yang tidak kecil, road map-nya harus jelas, blueprint menuju ke kampung haji ini juga mesti dibuat sedemikian rupa," kata Mustolih.

"Karena ini bukan diselenggarakan di Tanah Air, tapi di negara Arab Saudi yang tentu ada regulasi-regulasi yang perlu dikaji secara mendalam, sehingga nanti dalam implementasi untuk mewujudkan kampung haji ini betul-betul terwujud dan tidak terlalu lama mulai kick-off-nya," pungkasnya. (H-3)