Pemerintah Dorong Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Lewat Peluncuran LAKSMI

Pemerintah menjalin sinergi dengan sejumlah stakeholder untuk meningkatkan partisipasi perempuan pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan wirausaha. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI).

LAKSMI diinisiasi oleh Kementerian UMKM dan didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Eramet, serta Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). Fokusnya adalah pelatihan perempuan pelaku UMKM di DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, meskipun 64,5% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, tapi pengembangan usahanya masih terhambat oleh keterbatasan akses keuangan, manajemen usaha, dan pendampingan.

Baca juga : Perempuan Berdaya, dari Kopi Kaki Lima Menjadi Penjual Biji Kopi Kemasan

Berdasarkan data World Bank dan World Economic Forum tahun 2023, 740 juta perempuan di dunia belum memiliki rekening bank. Sementara 73% pelaku UMKM perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap mentor bisnis yang berdampak pada rendahnya daya saing usaha. Hal itu menjadi tantangan signifikan bagi perempuan pelaku UMKM di pasar.

"Program LAKSMI ini diharapkan bisa menjadi salah satu penguatan kapasitas pengusaha mikro perempuan yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya, tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menekankan aspek pemerataan gender," kata Maman dalam keterangan resmi, Rabu (25/6).

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendampingi pengusaha mikro perempuan, mulai dari saat peluncuran hingga pendampingan intensif selesai. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para kolaborator yang telah berkontribusi,” imbuhnya.

Baca juga : Dorong Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan, perempuan merupakan tiang negara. Oleh karenanya pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci kesejahteraan bagi keluarga dan mendukung pembangunan bangsa.

"Sayangnya, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 11.850 kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan anak dari Januari hingga 12 Juni 2025, dengan faktor ekonomi sebagai pemicu utama. Maka dari itu kami mendukung Program LAKSMI yang diinisiasi Kemen UMKM, karena bukan hanya akan melatih perempuan untuk mandiri secara ekonomi, namun juga mengurangi kekerasan, dan memperkuat usaha kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar menteri PPPA.

Menteri PPPA menyampaikan, komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM melalui program LAKSMI merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada 21 April 2025 oleh Kemen PPPA dan Kemen UMKM. Program ini akan dijalankan sebagai proyek percontohan di Maluku Utara dan DKI Jakarta dengan menargetkan 1.200 pengusaha mikro perempuan yang akan menerima pelatihan dan seleksi berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, program LAKSMI tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga modal, dan pendampingan agar perempuan dapat berdaya secara ekonomi.

"Kami tidak ingin berhenti di penandatanganan nota kesepahaman. Kita akan kuatkan kolaborasinya dengan berbagai pihak. Saat ini yang menjadi lokasi pilot project-nya adalah Maluku Utara dan DKI Jakarta," kata Arifah.

"Nanti setelah ini kita bisa ke provinsi-provinsi lainnya. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi dan berkolaborasi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat akar rumput khususnya terkait kesejahteraan perempuan dan anak,” jelasnya.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di daerah melalui pelatihan wirausaha. Menurutnya, perempuan adalah tulang punggung ekonomi di lingkungan keluarga maupun di komunitas.

Ketika Kementerian PPPA sudah bekerjasama dengan Kementerian UMKM, maka sinergitas itu akan menghasilkan banyak perempuan-perempuan berdaya. Ketika kita membantu UMKM perempuan untuk tumbuh, maka kita sedang menyelamatkan ekonomi keluarga Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Pemprov Maluku Utara sangat mendukung dan siap dijadikan pilot project untuk kegiatan LAKSMI ini,” kata Sherly.

CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian UMKM, Kementerian PPPA, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Maluku Utara yang memungkinkan program ini dapat dijalankan. Komitmen untuk terus melanjutkan program seperti LAKSMI akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan agar dapat mengembangkan usaha dan memberi kontribusi nyata bagi keluarga, komunitas, dan bangsa.

Program LAKSMI menargetkan pemberdayaan 1.200 pengusaha mikro perempuan yang terbagi menjadi 800 peserta dari  Jakarta dan 400 peserta dari Kota Ternate. Seluruh peserta akan mengikuti proses kurasi yang ketat, hingga terpilih 50 pengusaha mikro perempuan terbaik dari Jakarta dan 25 dari Kota Ternate.

Para peserta terpilih ini akan menerima dana hibah serta berkesempatan mengikuti demoday, yakni sebuah forum presentasi bisnis di hadapan para pemangku kepentingan, menerima pembiayaan mikro dan akses pemasaran. (H-1)